SINGKIL (Waspada): Pelaksanaan lelang proyek di Pemerintahan Kabupaten(Pemkab) Aceh Singkil dinilai lambat.
Pasalnya, meski sudah memasuki pertengahan tahun 2024, namun baru 34 paket dari 105 paket proyek yang akan tayang di website lelang resmi, baru 2 pekan terakhir.
Sehingga, akibat lambatnya proses lelang yang terjadi setiap tahun ini, akan berdampak terhadap serapan anggaran yang tidak optimal. Belum lagi waktu pekerjaan yang rawan molor dan terancam mati anggaran memasuki penghujung tahun.
Seperti sebelumnya, proyek besar Pembangunan Gedung Instalasi Bedah di RSUD Aceh Singkil senilai Rp.24 miliar pada tahun 2021 lalu. Proyek ini gagal dilaksanakan pembangunannya akibat keterlambatan proses tender dan menyebabkan kerugian besar masyarakat Aceh Singkil.
Kemudian proyek-proyek lainnya yang tidak selesai dikerjakan hingga mati kontrak kerja dan terkena denda keterlambatan (adendum).
Menanggapi keterlambatan pelaksanaan lelang tersebut Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) H Ali Karya kepada Waspada, Kamis kemarin mengatakan, keterlambatan kemungkinan karena masalah perencanaan di masing-masing SKPK.
Sehingga, instansi terkait juga terlambat menyerahkan dokumen pekerjaan yang akan dilelang untuk tayang di LPSE.
“Waktu perencanaan masih punya waktu 3 bulan, anggaran kita dilaksanakan Februari misalnya, jadi ditambah 3 bulan kan pas Mei baru di tender,” terang Ali Karya.
Begitupun katanya, saat ini sudah ada perusahaan yang mengajukan penawaran dari 34 paket yang tayang, tambahnya.
Menanggapi persoalan itu Ketua Komisi III DPRK Aceh Singkil Andre Juliswan yang dikonfirmasi Waspada, Minggu (2/6/2024) mengatakan, belum mengetahui apa kendala di ULP sehingga pelaksanaan tender bisa terlambat. Dan pihak nya akan segera berkordinasi dengan ULP.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRK, disebutkannya, berkaca kepada proses ditahun-tahun sebelumnya, keterlambatan proses tahap lelang di ULPBJ Pemkab Aceh Singkil ini disebabkan kesiapan dinas terkait yang lambat menyiapkan dokumen pekerjaan yang akan di lelang.
Sehingga ULP belum menayangkan paket pekerjaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk di lelang.
Tentunya ini akan berpengaruh pada waktu pekerjaan yang molor dan serapan APBK juga menjadi lambat. Sehingga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, sebut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Begitupun, Komisi III DPRK, akan segera memanggil pihak terkait, agar persoalan keterlambatan lelang ini bisa segera dipercepat dan dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan.
Dan diakuinya, keterlambatan pelaksanaan lelang proyek ini bukan hanya pada tahun ini saja, namun hampir setiap tahun sebelumnya sudah begitu.
Seharusnya Pemkab Aceh Singkil menjadikan ini pelajaran, bukan malah terulang lagi, tegas Al Hidayat . (B25)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
