Waspada
Waspada » LBH Bening: Masyarakat Diminta Awasi Dan Jaga PT Pekola
Aceh Headlines

LBH Bening: Masyarakat Diminta Awasi Dan Jaga PT Pekola

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri Asma. LBH Bening: Masyarakat Diminta Awasi Dan Jaga PT Pekola. Waspada/Ist
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri Asma. LBH Bening: Masyarakat Diminta Awasi Dan Jaga PT Pekola. Waspada/Ist

LANGSA (Waspada): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening meminta masyarakat Kota Langsa untuk sama-sama mengawasi dan menjaga PT Pelabuhan Kuala Langsa (Pekola) yang merupakan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Langsa.

“PT Pekola merupakan aset Pemerintah Kota Langsa yang harus kita jaga bersama. Kami sebagai warga Kota Langsa akan terus mengawasi dan menjaga keberadaan PT Pekola sebagai aset BUMD tersebut, selain keberadaannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemko Langsa, juga dapat mensejahterakan masyarakat,” ungkap Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bening, Sukri Asma, Sabtu (13/2).

Lanjutnya, pihaknya juga tidak mau ada yang coba merusak baik orang dalam maupun orang luar, karena PT Pekola juga bukan saja komersial, akan tetapi mereka mengemban amanah yang dapat mengurangi pengangguran dengan menampung tenaga kerja.

Diutarakan Sukri Asma lagi, adanya pemberitaaan keliru yang dipublikasi di media dengan sumber salah satu LSM yang ada di Aceh, dimana mereka merilis ada penyertaan modal dari Pemko Langsa untuk PT Pekola sebanyak Rp8,8 miliar.

Faktanya, ternyata setelah kami mencari data yang akurat dari Pemko Langsa, PT Pekola hanya menerima sebanyak Rp3 miliar, selebihnya merupakan aset tidak bergerak yang juga dibangun kemudian di area destinasi wisata Hutan Kota oleh Pemko Langsa.

Berikut rinciannya, berdasarkan laporan keuangan PT Pekola yang sudah diaudit mendapat pernyertaan modal tahun 2014 sebesar Rp500.000.000, kemudian 2019 sebesar Rp1.200.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp.1.300.000.000 dengan total Rp3.000.000.000.

Sementara PAD untuk restribusi bulanan yakni, tahun 2017 sebesar Rp36.000.000, tahun 2018 sebesar Rp72.000.000, tahun 2019 sebesar Rp72.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp72.000.000, total Rp252.000.000.

Selanjutnya bagi hasil 10% tahun 2017 sebesar Rp10.695.000, tahun 2018 sebesar Rp94.832.114 dan tahun 2019 sebesar Rp24.099.472 dengan total Rp129.626.587. Sedangkan untuk aset bangunan baru Rp2.780.387.150 dan rehab Rp509.136.000.

Jadi, total keseluruhan PAD Kota Langsa dari restribusi (Rp252.000.000) + bagi hasil 10%
(Rp129.626.587) + aset bangunan
(Rp509.136.000) = Rp3.671.149.737. Sedangkan laba Pemko Langsa yakni PAD Pemko Langsa (Rp3.671.149.737) – Penyertaan Modal (Rp3.000.000.000) = Rp671.149.737.

“Laporan ini bersumber dari rangkuman hasil audit pemerintah (Inspektorat Kota Langsa dan BPKP Perwakilan Aceh) serta akuntan publik,” sebut Sukri Asma.

Jadi, PT Pekola bukan saja komersil akan tetapi berkewajiban mengemban misi sosial untuk mengurangi pengangguran. “Bagi LSM dan media yang menyajikan data keliru akan menjadi objek hukum nantinya bila terdapat unsur tindak pidana maupun objek perdata,” tandas Sukri Asma.(b13)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2