Waspada
Waspada » LAKI Minta Kasus Dugaan AKD DPRK Aceh Tamiang Illegal Diproses
Aceh

LAKI Minta Kasus Dugaan AKD DPRK Aceh Tamiang Illegal Diproses

Ketua DPC LAKI Kab. Aceh Tamiang, Syahri El Nasir. Waspada/Muhammad Hanafiah.
Ketua DPC LAKI Kab. Aceh Tamiang, Syahri El Nasir. Waspada/Muhammad Hanafiah.

KUALASIMPANG (Waspada): DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia(LAKI) Kabupaten Aceh Tamiang minta aparat hukum agar segera memproses kasus dugaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRK Aceh Tamiang yang diduga illegal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian uang negara .

Hal itu dikatakan Ketua DPC LAKI Kab.Aceh Tamiang, Syahri EL Nasir kepada Waspada, Selasa (7/4).

Menurut Nasir, rapat paripurna pembentukan AKD di DPRK Aceh Tamiang beberapa waktu yang lalu disinyalir cacat hukum dan perlu segera dibatalkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Kasus ini perlu aparat hukum mengusut sampai tuntas ,” tegas Nasir.

Nasir memaparkan, pembentukan AKD di DPRK Aceh Tamiang,khususnya komisi 2 dan komisi 4 di DPRK Aceh Tamiang sangat bertentangan peraturan yang berlaku.

Pasalnya, ungkap Nasir, berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 47 antara lain disebutkan pada ayat (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataanjumlah anggota antarkomisi. (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapatparipurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

Faktanya lanjut Nasir, berdasarkan berita acara hasil rapat paripurna tentang pembentukan AKD yang berlangsung beberapa waktu yang lalu yaitu pada hari Selasa , 12/11/2019 , ditemukan AKD yaitu Komisi 2 dan 4 yang diduga tidak sesuai peraturan yang berlaku yaitu tidak ada keseimbangan seperti yang disebutkan pada Pasal 47, ayat (3) isi PP Nomor 12 Tahun 2018.

Ketua LAKI Aceh Tamiang itu merincikan, Komisi II :Ketua : H.Samuri (Fraksi Tamiang Sepakat), Wakil Ketua : Hj.Rosmalina (Fraksi Tamiang Sepakat), Sekretaris : Muhammad Saman,S.Pd (Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan), Anggota : H.Syaiful Sofyan,SE (Fraksi Tamiang Sepakat), Muhammad Nur (Fraksi Tamiang Sepakat), Salbiah.S.Pd.I (Fraksi Partai Gerindra), Tgk H.Irsyadul Affkar, S.Sos.I (Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan)

Nasir menambahkan, sedangkan Komisi IV :Ketua : Miswanto,SH (Fraksi Partai Aceh), Wakil Ketua : Fitriadi (Fraksi Partai Gerindra), Sekretaris : Ir.H.T.Rusli (Fraksi Partai Gerindra), Anggota : Muhammad Nasir (Fraksi Tamiang Sepakat), Tri Astuti (Fraksi Tamiang Sepakat), Siti Zaleha,ST (Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan) serta Dedi Suriansyah, MA (Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan).

Menurut Nasir, Hal itu sudah jelas tidak proporsional karena terjadi penumpukan anggota dewan dari Fraksi Tamiang Sepakat di Komisi 2,sedangkan di Komisi 4 hanya ada 2 orang anggota dewan yang ditempatkan oleh fraksi Tamiang Sepakat.

Hal itu sudah jelas tidak seimbang dalam menempatkan anggota dewan dari fraksi Tamiang Sepakat, terutama anggota dewan dari Partai Demokrat hasil Pemilu 2019 ada tiga orang namun pendistribusiannya hanya diisi seorang di Komisi 1 dan dua orang di Komisi 2, sedangkan untuk komisi yang lain tidak ditempatkan anggota dewan dari Partai Demokrat, padahal jumlah komisi ada 4 komisi di DPRK Aceh Tamiang.

Nasir menyatakan, selama ini personil yang ada di Komisi 2 dan komisi 4 sudah sering menggunakan uang negara untuk pergi bimtek, konsultasi dan kebutuhan lainnya ke Jakarta, tentu hal itu dapat berpotensi menimbulkan kerugian uang negara, padahal komisi tersebut diduga illegal pembentukan dan kasus ini memang perlu secepatnya diproses oleh aparat hukum demi tegaknya supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana KKN.

“Sebaiknya pembentukan AKD tersebut dibatalkan segera dan anggota dewan yang telah memanfaatkan uang negara agar segera mengembalikan uang ke kas negara karena pembentukan komisi tersebut diduga illegal, sebab jika tidak segera dikembalikan uang negara yang telah ditarik oleh personil Komisi 2 dan Komisi 4, maka jika nanti sampai diproses hukum sampai tuntas dan terbukti bersalah tentu saja bisa masuk penjara,” tegas Nasir.

Kabag Keuangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang, Derita ketika dikomfirmasi Waspada, Selasa (7/4) di ruang kerjanya mengatakan, memang pernah ada untuk komisi 2 dan Komisi 4 dicairkan uang tetapi rinciannya tentang item uang yang pernah ditarik supaya jelas sebaiknya tanyakan langsung saja kepada PPTK yang menangani hal tersebut yaitu Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang, Rahimuddin Amin.

”Saya tidak tahu item rincian uang yang pernah dicairkan untuk komisi 2 dan komisi 4,” tegas Derita.

PPTK Kegiatan tersebut, Rahimuddin Amin ketika ingin dikonfirmasi Waspada, Selasa (7/4) sedang tidak ada di ruang kerjanya. ”Pak Rahim lagi keluar ,” ujar pegawai yang bertugas di Bagian Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang.

Meskipun begitu, sehari sebelumnya seperti disiarkan Waspada, Rahimuddin Amin ketika dikonfirmasi Waspada, Senin (6/4) menyatakan pembentukan AKD di DPRK Aceh Tamiang sudah sesuai peraturan yang berlaku dan tidak benar komisi 2 dan komisi 4 illegal.(b23)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2