KUTACANE (Waspada): Anggota Komisi IV DPR-RI, HM.Salim Fakhry SE.MM mengaku prihatin akibat terancam punahnya populasi ikan jurung, yang merupakan ikan khas yang hidup pada beberapa sungai besar di Aceh Tenggara.
Sejak puluhan tahun lalu dan jauh sebelum diresmikan Mendagri menjadi sebuah kabupaten defenitif, Aceh Tenggara telah dikenal sebagai negeri penghasil ikan jurung yang hidup dan berkembang biak di sungai Alas, sungai Lawe Mamas, sungai Lawe Sikap, sungai Lawe Gurah dan beberapa sungai besar lainnya yang bersumber dari Hutan TNGL dan hutan lindung.
Namun sayangnya, ujar Fakhry via telepon selular pada Waspada, usai mengikuti Raker anggota komisi IV DPR-RI yang dipimpin ketua komisi Sudin, Rabu (23/3) di Gedung Nusantara DPR-MPRRI Jakarta bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Dirjen Perikanan Budi Daya Dr.TB.Haeru Rahayu,A.Pi.M.Sc, sejak sepuluh tahun terakhir populasi ikan jurung yang jadi kebanggan masyarakat tersebut, semakin menurun bahkan saat ini terancam punah.
Ikan jurung, merupakan ikan khas penghuni sungai Alas dan beberapa sungai besar lainnya di Aceh Tenggara, selain memiliki cita rasa yang khas dan gurih serta mengandung gizi yang sangat baik bagi kesehatan, spesies ikan jurung juga sangat cocok dikembangkan lagi di sungai Alas dan anak sungai lainnya.
Pasalnya, dasar sungai yang dipenuhi bebatuan dan masih banyaknya berbagai aneka ragam deduanan dari hutan lindung dna hutan Taman Nasional Gunung Leuser serta masih tersedianya plankton sebagai bahan makanan ikan, menjadikan ikan jurung sangat cocok dibudidayakan dan dikembangkan dan sangat bermanfaat untuk mengatasi stunting atau gizi buruk.
Bahkan, keberadaan dan berkembang biaknya ikan jurung pada ratusan anak sungai di bumis epakat segenep,selain bisa menambah penghasilan bagi warga di pinggiran sungai Alas dan sungai besar lainnya, juga bisa menjadikan aliran sungai sepanjang sungai Alas yang bersumber dari Gayo Lues dan melewati Aceh Tenggara, kota Subulussalam dan Aceh Singkil menjadi Destinasi wisata andalan.
“Kami tak masalah jika kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana triliunan rupiah pada saudara kami di Indonesia Timur, karena itu, kami dari Aceh dan beberapa daerah lainnya di Sumatera hanya meminta dana budi daya ikan sebesar Rp40 miliar saja, karena dana tersebut nampkanya cukup untuk membiaya sebagian program bantuan budi daya ikan jurung di sungai Alas dan beberapa sungai lainnya di Aceh,” ujar Fakhry.
Di akhir penyampaian pendapatnya, Fakhry mengatakan, kendati Aceh memiliki balai Perikanan Darat, namun pusatnya masih di Provinsi Jambi, sebab itu program indukan yang dilahirkan KKP untuk Aceh seringkali tak nyambung, karena jauhnya jarak Aceh dengan Jambi seringkali bibit indukan ikan yang dibawa dari jambi ke Aceh keburu mati di tengah jalan akibat lamanya waktu tempuh perjalan, hal ini juga perlu dipikirkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menanggapi penyampaian pendapat HM.Salim Fakhry, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono agar Dirjen Perikanan Budi Daya, Sabtu, 26 Maret ini, juga turun ke Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) ke Ujung Batee Aceh dan ke Aceh Tenggara.
“Alhamdulillah, meski awalnya rapat berlangsung hangat dan panas, namun akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Aceh dan masyarakat Aceh Tenggara, terutama tentang prospek budi daya ikan jurung,” pungkas Fakhry yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Tenggara tersebut.(b16)
HM Salim Fakhry, anggota Komisi IV DPR-RI. Waspada/Ist