Waspada
Waspada » Komisi I DPRK Pidie: Kekosongan Jabatan Ganggu Roda Pemerintahan
Aceh Headlines

Komisi I DPRK Pidie: Kekosongan Jabatan Ganggu Roda Pemerintahan

Ketua Komisi I DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, SH. Komisi I DPRK Pidie: Kekosongan jabatan ganggu roda pemerintahan. Waspada/Muhammad Riza
Ketua Komisi I DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, SH. Komisi I DPRK Pidie: Kekosongan jabatan ganggu roda pemerintahan. Waspada/Muhammad Riza

SIGLI (Waspada): Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Anwar Sastra Putra, Senin (23/11) menyarankan Bupati Pidie segera mengisi jabatan kosong serta mengevaluasi pejabat berkinerja buruk. Ini penting dilaksanakan agar roda Pemkab Pidie berjalan baik.

“Kan, ada empat jabatan eselon II yang sudah lama kosong. Adalah, Staf Ahli Bupati Pidie, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DSPMSP) Pidie. Karena itulah kami menyarankan saudara Bupati Pidie harus segera membuka asesmen terbuka untuk mengisi jabatan kosong itu.” kata Anwar Sastra Putra, yang akrab disapa Bulek.

Politisi Partai Aceh (PA) Kabupaten Pidie ini menilai, kekosongan jabatan sebanyak itu dikhawatirkan dapat mengganggu roda pemerintahan, sebab kebijakan yang diambil seorang Pelaksana Tugas (Plt) cukup terbatas. “Kalau jabatan definitif dia punya kebijakan yang lebih luas. Sedangkan Plt punya batasan waktu,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, menurut Bulek, Bupati Pidie Roni Ahmad juga perlu melakukan evaluasi beberapa pejabat eselon dua. Baik itu kepala dinas maupun direktur yang menurut dia selama ini berkinerja buruk, sehingga menyebabkan administrasi kedinasan centang perenang tidak karuan.

“Tidak baik kalau saya sampaikan instansi mana yang pejabatnya berkinerja buruk. Pastinya saudara bupati pasti tahu, karena mereka itu semua bawahannya,” katanya.

Karena itu, Anwar Satra Putra berharap kepada Bupati Pidie segera membuka asesmen dan menempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Jika tidak, lanjut dia, akan mengganggu roda pemerintahan. Salah satunya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021.

Selain itu, Anwar Sastra Putra juga mempertanyakan mengapa jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Pidie masih dijabat pelaksana tugas (Plt) yang kini sudah berlangsung satu tahun lebih. Menurut dia sangat mengherankan karena dinas itu dinas penting yang seharusnya dijabat oleh pejabat definitif.

“Menyusul berlarutnya proses perekrutan pejabat itu, kami dari Komisi I DPRK Pidie akan memanggil BKPSDM. Pemanggilan ini untuk mempertanyakan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perekrutan pejabat-pejabat. Sementara di lingkungan Setdakab Pidie banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mencukupi syarat malah “ganggur” tidak difungsikan,” tandasnya.

Sebelumnya Bupati Pidie, Roni Ahmad (Abusyik) beberapa waktu lalu mengatakan segera menggelar mutasi pejabat. Kata dia, ada empat jabatan yang selama ini kosong akan diisi dengan pejabat yang baru. Adalah, Staf Ahli Bupati Pidie, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DSPMSTP) Pidie. Pengisian pejabat ini lanjut Abusyik dilaksanakan sesuai aturan dan perundang-undangan berlaku. (b06)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2