KUTACANE (Waspada): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengelolaan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat di sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Ketambe Aceh Tenggara pada Senin (16/5).
Menggelar kegiatan ‘Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi tersebut. Agenda ini mengambil tempat di Lawe Gurah, Desa Ketambe, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
Turut hadir pada acara ini, anggota Komisi IV DPR RI dan tenaga ahlinya, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi (PKK), Sekretaris Jenderal Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dr. Ir. Bambang Henroyono MM beserta jajarannya.
Perwakilan pejabat pemerintahan lingkup Kabupaten Aceh Tenggara, pejabat lingkup BBTN Gunung Leuser, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza, Kajari Kutacane, Syaifullah SH.,MH, Kapolres Agara, AKBP Bramanti Agus Suyono SH, unsur porkofimda Agara, Ketua dan anggota Kelompok Tani Hutan Konservasi serta tokoh masyarakat Kecamatan Ketambe Aceh Tenggara serta para tamu undangan lainnya.
Acara dimulai dengan penanaman pohon di sekitar lokasi. Tak lama ucapan selamat datang disampaikan Pemkab Aceh Tenggara yang diwakili oleh Wakil Bupati Agara, Bukhari Puspa, Sekda Kabupaten Agara yang menyampaikan komitmen pemerintah daerah terkait kemitraan konservasi di TNGL.
Selanjutnya anggota Komisi IV DPR RI, H.M. Salim Fakhry,S.E.,M.M memberikan kata sambutan dan arahan. “Dukungan DPR terkait pengelolaan TNGL dari sisi anggaran dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Dr. Ir. Bambang Henroyono MM mengatakan, upaya pemulihan ekonomi nasional, Kementerian LHK telah merealisasikan rencana dan kebijakan pemerintah pada sektor riil.
Dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, yang menjadi sasaran Kementerian LHK adalah kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip yang dipegang Kementerian LHK untuk mencapai sasaran di atas adalah prinsip kepastian kawasan, kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Bambang menyebutkan terdapat empat pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mendukung terciptanya aktivitas perekonomian. Kawasan hutan dapat dikelola dengan cara pemanfaatan seperti jasa lingkungan wisata alam, IUPHHK dan IUPHHBK. Kemudian dengan cara perubahan peruntukan seperti TORA, tukar menukar kawasan hutan untuk infrastruktur nasional.
Kawasan hutan juga dapat dikelola bersama masyarakat seperti program perhutanan sosial, dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, atau dengan tujuan khusus seperti penelitian. Terakhir adalah penggunaan izin pinjam pakai untuk jalan, migas, geothermal, dan sebagainya.
Acara bimtek ini sempat dilakukan dialog antara Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dengan unsur Forkopimda selama 30 menit, demi memajukan usaha ekonomi produktif untuk masayarakat sekitar kawasan TNGL, awalnya kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kementrian LHK beserta rombongan menyempatkan makan malam bersama Muspida plus Agara di tempat kediaman anggota DPR RI, Salim Fakhri, di Desa Kuta Pengkih Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara.
Seusai acara Bimtek, Kajari Kutacane, Syaifullah SH.,MH, bersama Ketua DPRK Aceh Tenggara, Denny Febrian Roza S. STP, Samsuardi ST anggota DPRK Agara melakukan penanaman pohon penghijauan tak jau dari lokasi acara bimtek. (cseh)
Ket foto utama: Kementerian LHK Gelar Bimtek Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif untuk masyarakat Di sekitar Ketambe Agara. Waspada/Seh Muhammad Amin
