LANGSA (Waspada) : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Langsa deteksi kewaspadaan dini dengan melibatkan berbagai lini sektor, di Aula setempat, Selasa (8/11).
Kaban Kesbangpol Kota Langsa, Drs Zulhadisyah S MSP, menyatakan bahwa agenda rapat rutin kewaspadaan dini memang menjadi agenda rutin untuk mengetahui sejauh mana fenomena yang terjadi di wilayah Kota Langsa dan langkah apa yang musti diambil oleh stakeholder.
Pun demikian, sebagai Badan Kesbangpol sebagai mata dan teliganya Pemko Langsa harus tetap memantau dan monitoring apa yang terjadi untuk diambil langkah konkret dalam penyelesaian sebuah masalah.
“Kita gelar rapat rutin kewaspadaan dini ini bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan mencari solusi yang terbaik guna terjaminnya keamanan yang kondusif di Langsa,” ujar Zulhadisyah.
Asisten I, Suriyatno, AP, MSP, menyatakan tahun 2023 awal tahapan calon legislatif saat ini akan menghadapi pesta demokrasi agar seluruh unsur tim kewaspadaan dini seyogyanya sering melakukan koordinasi dan seharing tentang informasi sesama anggota.
Selanjutnya Ketua FKUB Kota Langsa, Dr. Zulkarnain, MA, menyatakan khusus untuk Kota Langsa masih berkaitan dengan banjir dan hal tersebut ada yang unik yaitu ada suatu daerah yang tidak pernah terdampak banjir sekarang sudah mengalami banjir nominalnya itu apa mungkin ada yang keliru dan harus dilakukan pendalaman agar ada solusi nantinya.
Selanjutnya, Dandim 0104/Atim melalui Pasi Intel Kodim 0104 / ATIM, Lettu Chb. Salahuddin, menjelaskan terkait masalah ideologi ada beberapa waktu lalu permintaan dari pusat setiap ada momen penting sering terjadi riak-riak.
“Saat ini Pemerintah Daerah Berupaya mengatasi Inflasi di daerah terkait naiknya harga barang yang begitu signifikan,” ujar Salahuddin.
Untuk sesi selanjutnya disampaikan Ketua MPU Kota Langsa, Tgk. H. Salahuddin Muhammad, yang menyinggung terkait isu banjir perlu kita ketahui bersama hidayah saya sudah terjadi lima kali dalam berapa minggu terakhir tidak menutup kemungkinan semenjak adanya hutan lindung kami selalu kebanjiran.
“Terkait MPTTI setelah keluar dari surat Kemenag penafsiran mereka dan pengajaran mereka dilarang oleh menteri dan jangan dibiarkan berkembang lagi karena MPTTI sudah jelek di mata masyarakat,” jelasnya. (crp).
