Waspada
Waspada » Kepala BPH Migas Berkunjung Ke Lhokseumawe
Aceh

Kepala BPH Migas Berkunjung Ke Lhokseumawe

Waspada/Maimun Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa saat diwawancarai wartawan kemarin di Perta Arun Gas.

ACEH UTARA (Waspada): Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa bersama anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Anwar Idris Dapil Aceh, Senin (29/6) berkunjung ke Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Mereka datang ke Lhokseumawe dan Aceh Utara untuk melihat langsung kondisi Perta Arun Gas, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), dan Jaringan Gas (Jargas) di Lhokseumawe.

Ifan panggilan akrab Kepala BPH Migas kepada Waspada mengatakan, BPH Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Ifan juga mengatakan, fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan.

Agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

“BPH Migas bertanggung jawab kepada presiden dalam hal suplai BBM kepada masyarakat, BPH Migas mengupayakan penjangkauan 3T, yakni di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil , hal itu menjadi tugas kepala daerah untuk mengecek.”

“Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.”

Dalam rangka memastikan progress wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, kunjungan kerja kali ini, sebut Ifan, dilakukan sejalan dengan motivasi Kepala BPH Migas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas.

“Sudah pasti sebagai ikhtiar menjangkau aspek keadilan bagi seluruh rakyat dengan BBM satu harga yang menjadi program pemerintah pusat,” kata Ifan menjelaskan tantang kewenangan BPH Migas kepada para wartawan di daerah Samudera Pasai. (b07).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2