SIGLI (Waspada): Kemiskinan ekstrem ditambah inflasi berkepangangan yang melanda Kabupaten Pidie, diantaranya disebabkan faktor tingkat pengangguran yang tinggi.
“Pokok masalah kemiskinan eksrem, inflasi yang berkepanjangan dan bermacam masalah lainnya, itu muaranya dari angka pengangguran yang setiap tahun tinggi di daerah kita” demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pidie, Muhammad Junaidi Sp. Pernyataan itu disampaikan Muhammad Junaidi saat diwawancarai Waspada, Selasa (31/10).
Ia menyampaikan, berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka pengangguran di daerah berjuluk Pang Ulee Buet Ibadat, Pang Ulee Hareukat Meugoe itu tahun 2018 tercatat sebanyak 7,24 persen, 2019 sebanyak 6,83 persen dan 2020 sebanyak 6,45 persen.
Dilihat dari jumlah itu, dia menyarankan Pemkab Pidie perlu segera melakukan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Itu sebut dia sesuai Perpres 68 Tahun 2022, pasal 22 ayat 1 dan 2.
Dimana, lanjut dia dalam pasal dimaksud diamanatkan kepada gubernur, bupati dan wali kota memiliki tugas menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing.
Selain itu para pengangguran itu juga perlu dibekali pelatihan ketrampilan yang berbasis kompetensi sehingga mampu bersaing di dunia kerja atau juga menjadi wirausaha. Pasalnya, kata Muhammad Junaidi tidak semua penduduk usia kerja di Kabupaten Pidie memiliki ketrampilan yang dibutuhkan perusahaan, hal ini disebabkan kondisi pekerjaan sudah membutuhkan kompetensi baru sesuai dengan perkembangan zaman.
Karena itu, dia sangat berharap Pemkab Pidie perlu segera membentuk tim koordinasi daerah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang melibatkan semua stakeholder yang berhubungan dengan pasar kerja. Artinya bila sekarang Pemkab Pidie di bawah kepemimpinan Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto melihat angka pengangguran semakin hari kian mengalami kenaikan akibat inflasi, kemiskinan ekstrem sehingga putaran ekonomi sulit berkembang.
Sementara pasar kerja menuntut keahlian. Pada sisi lain, sekolah vokasi belum sepenuhnya melakukan penyesuaian kirikulum dan juga sarana pendukungnya kata Muhammad Junaidi, hari ini tidak link and match dengan permintaan perusahaan dan industri (DUDI) yang ada, baik perusahaan yang berdomisili di Aceh ataupun di luar Provinsi Aceh.
“Makanya pendidikan vokasi itu perlu diarahkan seperti amanah Perpres nomor 68 tahun 2022, dan diminta untuk adanya penyesuaian. Setiap lulusan SMK, diberikan fasilitas pemagangan atau PKL, dan uji untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan jurusan tempat perusahaan nantinya mereka akan bekerja” katanya.
Dia mengungkapkan di Kabupaten Pidie tercatat ada sebanyak 13 SMK yang setiap tahunya menelurkan banyak siswa/i nya yang bisa dikirim ke sejumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Belum lagi lulusan prodi perguruan tinggi, seperti Al-hilal dan Unigha serta sejumlah kampus-kampus lainya. “ Apakah mereka itu hanya belajar di sekolah atau kampus-kampus saja, sementara pasar tenaga kerja tidak dipersiapkan. Inilah yang menjadi masalah” katanya.
Lanjut Muhammad Junaidi dengan adanya pendidikan vokasi yang disesuaikan kompetensi, setidaknya daerah dapat memetakan persoalan ril yang sedang dihadapi sekarang ini. Sejatinya, kata dia Pemkab Pidie dan DPRK Pidie menyadari, bahwa ini merupakan persoalan penting namun masih memerlukan koordinasi yang lebih kongkrit sehingga program yang penting ini dapat segera dilakukan tanpa alasan keterbatasan anggaran daerah. (b06)
