LHOKSEUMAWE (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Aceh, menyatakan pihaknya menemukan indikasi korupsi pengelolaan pembayaran biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2018 hingga 2022 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3,4 miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe Lalu Syaifudin dalam konferensi pers, Kamis (10/9) di Kantor Kejaksaan setempat.
Lalu mengatakan bahwa kerugian negara yang mencapai Rp3,4 miliar dari dugaan korupsi PPJ tersebut masih hitungan atau estimasi sementara dari tim penyidik.
“Kasus ini baru masuk tahap penyidikan, untuk kepastian nilai kerugian negara, kami masih mengajukan penghitungan kepada ahli atau auditor,” katanya.
Hasil dari penyelidikan terhadap dugaan kasus tersebut telah memasuki babak baru. Kasus ini terungkap setelah beberapa bulan dilakukan penyelidikan dan ekspose perkara selama 2 hari oleh Jaksa Penyelidik memutuskan untuk menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
“Maka dari hasil penyelidikan, sementara telah ditemukan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp3,4 miliar sehingga perlu ditingkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Namun untuk kepastian berapa hasil kerugian negara akan diajukan kepada auditor baik ke BPK ataupun BPKP,” ujarnya.
Kajari juga menyampaikan pihak Kejaksaan akan melakukan penjadwalan proses penyidikan mulai dari penjadwalan pemanggilan saksi, ahli, penggeledahan maupun penyitaan.(b09)
