KUTACANE (Waspada): Petugas Satpol PP dan WH di Kabupaten Aceh Tenggara sudah dua tahun ini berkantor gedungnya nyaris roboh.
Kondisinya kini kian membahayakan karena gedung nyaris ambruk. Pasalnya, tiang-tiang penyangga hingga dinding beton retak lain lagi bahan-bahan yang terbuat dari kayu mulai lapuk.
“Bangunannya sudah rusak parah terutama dinding papan dan rangka atasnya sudah lapuk,” kata Kasat Pol PP Aceh Tenggara, Ramisin kepada Waspada, di ruang kerjanya Rabu (16/11).
Gedung Satpol PP ini yang terletak di kantor Bupati Aceh Tenggara itu tepatnya di Kecamatan Babussalam. Gedung yang dibangun diperkirakan sejak belasan tahun ini kondisinya sebenarnya sudah tak layak huni.
“Seperti tiang-tiang penyangga juga ada sebahagian retak parah nyaris patah, terbuat dari bahan kayu mulai lapuk dimakan usia. Kami terpaksa harus menggunakannya meski kondisinya sangat dan membahayakan bagi kami,” sebutnya.
Menuruta Kasat yang baru ini, kondisi gedung yang nyaris roboh sejak dibangun hingga saat ini belum tersentuh renovasi. “Kami sudah mengusulkan, usulan itu saat ini tengah ekspos di DPRK Aceh Tenggara. Mudah-mudahan terealisasi,” ujar Kasat.
“Dana untuk gedung tersebut ditaksir bisa merenovasi bangunan secara besar-besaran kami berharap kantor ini direnovasi tahun 2023 mendatang,” tambah Kasat.
Menanggapi hal tersebut, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), melakukan inspeksi mendadak ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
Sidak itu, terkait peninjauan kondisi kantor Satpol PP yang diusulkan pembangunannya melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada satuan perangkat daerah tersebut, Rabu (16/11).
Ketua Komisi A DPRK Agara, Tomi Selain, yang didampingi Sopian dan anggota DPRK Agara lainnya dalam sidak mengatakan, kedatangan pihaknya ke Kantor Satpol PP setempat, adalah sebagai bentuk mitra dalam menjalankan roda kepemerintahan.
“Hari ini DPRK sedang melakukan ekspos RKA dengan mitra komisi masing-masing. Maka dari itu, kami turun untuk memastikan kondisi kantor yang menjadi usulan prioritas pada RKA yang diusulkan,” katanya.
Dari hasil peninjauan, kata dia, sangat urgent pembangunan kantor Satpol PP untuk ditampung pada anggaran tahun depan. Tetapi perlu disesuaikan kebutuhannya dengan belanja daerah yang diusulkan SKPK tersebut.
“Setelah kami lihat kondisi kantor itu, memang ini sangat memprihatikan, akan kami coba dibantu nanti ketika rapat dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan pihak Banggar DPRK, kami juga akan berupaya semaksimal mungkin,” katanya. (cseh)
