Kantah Sosialisasikan Rapermen Gandeng Aparat Hukum - Waspada

Kantah Sosialisasikan Rapermen Gandeng Aparat Hukum

- Aceh
  • Bagikan

SINGKIL (Waspada): Upaya meminimalisir kasus sengketa maupun konflik pertanahan yang terjadi, Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Singkil melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah serta para penegak hukum.


Pertemuan dan koordinasi itu dilakukan sebagai langkah mereduksi Konflik Pertanahan, sehingga perkara pertanahan di Pengadilan dapat perkecil kuantitasnya, meski tidak dapat dihilangkan.


“Ini dilakukan sebagak langkah tindakan urgensi untuk melakukan pencegahan, minimal dimasa mendatang meski tidak bisa dihilangkan setidaknya kasus bisa diperkecil,” kata Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Aceh Singkil Muhammad Reza, ST MSi saat dikonfirmasi Waspada, Senin (22/11) di Singkil.


Reza menyebutkan, pencegahan kasus pertanahan harus memiliki Payung hukum serta regulasi yang kuat.
Sehingga, untuk itu, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) ATR/BPN mengenai Pencegahannya, yang sekaligus disosialisasikan dengan menggandeng unsur Pemerintah Kabupaten, pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Singkil.


Sebelumnya Kantah telah melakukan pertemuan dalam rangka koordinasi sekaligus sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan yang melibatkan lembaga terkait sebagai narasumber.

Termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Pemkab Aceh Singkil di Kantor Kantah Jalan Syech Hamzah Fansuri, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Jumat (19/11) kemarin.


Turut hadir dalam pertemuan tersebut dari lintas sektor dan jajaran Pemkab Aceh Singkil, PPAT dan PPATs. Kemudian karyawan/karyawati jajaran Kantor Pertanahan Aceh Singkil, termasuk Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam dan dari perwakilan masyarakat.


Dengan penyampaian yang sistematis Kakantah yang sangat menguasai persoalan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku tersebut, memberikan penjelasan bahwa Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan atau biasa disingkat dengan Kantah Aceh Singkil, sebagai Leading Sector dalam Pencegahan Kasus Pertanahan untuk menyelenggarakan fungsinya.


Yakni, mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pencegahan
Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini juga menyampaikan, bahwa prinsip-prinsip pencegahan kasus pertanahan ataupun penanganan sengketa, konflik dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas.


Dan tahapan penyelesaian kasus pertanahan ini mengacu kepada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor : 21 Tahun 2020, terangnya.(b25)

  • Bagikan