KUTACANE (Waspada): Kepala desa (Kades) dan para aparat desa diduga melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap warganya soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dugaan pungli BLT DD terjadi di Desa Salim Pinim Satu, Kecamatan Tanoh Alas, Aceh Tenggara.
“Dugaan pungli BLT DD itu akhirnya mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah warga setempat,” beber sumber yang meminta namanya rahasiakan kepada Waspada.id saat ditemui di kediamannya, Sabtu (4/11).
Dijelaskannya, besarnya BLT yang dipotong melalui bendahara desa inisial M, hingga mencapai Rp310 ribu per KPM, meliputi sebanyak 29 keluarga penerima manfaat (KPM),. “Jadinya diterima hanya Rp590 ribu per KPM, semestinya BLT Rp900 ribu per KPM selama tiga bulan yakni mulai dari bulan Juli hingga September 2023,” ujarnya.
Hal tersebut lanjutnya, tentu KPM merasa dizalimi meski tak terima, namun apa daya orang kecil, hanya saja mampu menyuarakan saja itu pun belum tentu juga ditanggapi APH.
Ia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau Inspektorat agar memanggil dan memeriksa oknum Kades beserta aparat desa yang terlibat dalam kasus ini untuk diproses secara hukum.
“Semoga nantinya ada epek jera bagi mereka juga menjadi pelajaran bagi siapa saja kepala desa dan aparat desa di Agara dan tidak menjadi kebiasaan memotong BLT dengan berbagai modus, padahal BLT hak mutlak KPM itu sendiri,” sebut sumber.
Menyikapi hal tersebut, Camat Tanoh Alas Aceh Tenggara, Ustadz Karimin saat dikonfirmasi Waspada Minggu (5/11) soal pemotongan BLT sembari menyarankan agar konfirmasi langsung kepada kepala desanya. Camat mengaku dirinya saat ini sedang berada di Banda Aceh.
Kepala Desa Salim Pinim I, Rajasah Sinaga membenarkan adanya pemotongan BLT, namun itu semuanya hasil musyawarah antara kepala dusun, bendahara dengan penerima. “Jika ada penerima tidak ikhlas dipotong BLT-nya, kita siap mengembalikannya,” ujarnya tanpa menyebutkan kegunaan uang yang dipotong. (cseh)
