Waspada
Waspada » Kades Di Abdya Tolak Teken Rekom Bantuan Warga
Aceh Headlines

Kades Di Abdya Tolak Teken Rekom Bantuan Warga

HALIJAH, janda miskin warga Desa Padang Geulumpang, Kecamatan Jeumpa, Abdya, saat memberi keterangan kepada awak media,  setelah kades yang ditemui menolak membubuhkan tanda tangan.  Waspada/Syafrizal/B
HALIJAH, janda miskin warga Desa Padang Geulumpang, Kecamatan Jeumpa, Abdya, saat memberi keterangan kepada awak media,  setelah kades yang ditemui menolak membubuhkan tanda tangan.  Waspada/Syafrizal/B

BLANGPIDIE (Waspada) : Kades ( Kepala Desa ) dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), tepatnya di Desa Padang Geulumpang, Kecamatan Jeumpa, dilaporkan menolak atau tidak mau menandatangani (teken) surat rekomendasi untuk salah seorang janda miskin, warga desa yang dipimpinnya.

Padahal rekomendasi dari Kades diperlukan oleh Halijah, 40, salah seorang janda miskin warga Desa Padang Geulumpang, Kecamatan Jeumpa itu untuk bahan kelengkapan administrasi penyaluran bantuan modal usaha janda miskin dari Baitul Mal setempat.

Kepada sejumlah wartawan, Halijah mengungkapkan dirinya diminta pihak Baitul Mal Abdya untuk membuat permohonan modal usaha dengan lampiran rekomendasi yang harus diteken Kades domisili.

Sayangnya, setelah permohonan rampung dan memerlukan tanda tangan Kades, Kades yang ditemui menolak membubuhkan tanda tangan tanpa alasan yang jelas.

Mendapati kondisi itu, janda miskin ini putus asa. Harapannya untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Abdya, dianggap sudah sirna.

Padahal, dirinya sangat mengharapkan bantuan itu, untuk dijadikan modal dalam mencari nafkah untuk menopang hidup bersama anak-anaknya. “Mungkin belum rezeki saya pak,” sesalnya sedih.

Menanggapi masalah itu, Camat Jeumpa Teuku Nasrul mengaku sudah mengetahui keluhan warganya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menegur oknum Kades yang dinilai kurang berkenan itu. “Kami sudah tegur yang bersangkutan,” sebutnya kepada sejumlah wartawan.

Teuku Nasrul menyebutkan, selaku camat, pihaknya sudah memerintahkan Kades itu, segera menandatangani rekomendasi permohonan tersebut.

Mengingat bantuan modal usaha itu diberikan kepada orang yang sangat berhak. “Saya sudah perintahkan itu, saya tegur dia, Kades harus profesional,” tegasnya.

Camat Nasrul juga mengatakan, seorang Kades harus bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan tanggungjawab sebagai alat pemerintahan.

“Masalah mosi itu, jangan sampai menghambat masyarakat karena masalah itupun sudah di inspektorat. Kita tunggu hasil audit Inspektorat,” pungkasnya.

Mempermainkam Nasib Rakyat

Di lain pihak, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH, mengaku geram dengan ulah oknum Kades yang terkesan mempermainkan nasib rakyat.

Padahal katanya, kehadiran seorang pemimpin adalah untuk memberi kenyamanan, kemakmuran, dan lain sebagainya untuk rakyat. Bukanya menghambat kemajuan yang ingin dicapai rakyat yang dipimpinnya.

Bupati yang dikenal dekat dengan rakyatnya ini juga menegaskan, jika terbukti oknum Kades tersebut tidak mau menandatangani rekomendasi bantuan, untuk janda dan masyarakat miskin itu.

Pihaknya tidak segan-segan mengambil langkah tegas dengan memecat oknum Kades dimaksud.

“Saya tegaskan, saya tidak senang dengan isu ini, jika terbukti akan saya pecat,” kata Bupati Akmal Ibrahim SH. Selasa (10/3).

Bupati Akmal mengatakan, hal-hal semacam itu sangat tidak disukainya. Apalagi terkait bantuan untuk janda miskin yang berhak dibantu.

“Saya tegaskan untuk masyarakat miskin, anak yatim dan janda tidak ada politik. Bantuan harus diberikan,” tegasnya.

Sejauh ini lanjutnya, pihaknya sudah memerintahkan Inspektorat Abdya untuk melakukan audit ke desa tersebut. “Sudah saya perintahkan inspektorat untuk ke sana. Kita tunggu hasil auditnya dulu,” tutup Bupati Akmal.(cza)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2