Waspada
Waspada » Jelang Akhir Tahun, Sewa Ruko Pemda Di Aceh Singkil Tunggak Puluhan Juta
Aceh Headlines

Jelang Akhir Tahun, Sewa Ruko Pemda Di Aceh Singkil Tunggak Puluhan Juta

10 Unit Ruko Pemkab Aceh Singkil yang berlokasi di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil. Jelang Akhir Tahun, Sewa Ruko Pemda Di Aceh Singkil Tunggak Puluhan Juta. Waspada/Arief H
10 Unit Ruko Pemkab Aceh Singkil yang berlokasi di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil. Jelang Akhir Tahun, Sewa Ruko Pemda Di Aceh Singkil Tunggak Puluhan Juta. Waspada/Arief H

SINGKIL (Waspada): Hingga memasuki akhir 2020, sewa rumah toko (ruko) milik Pemkab Aceh Singkil tercatat masih menunggak hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Berdasarkan laporan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil Arief Pujianto menyebutkan, sebanyak 32 pintu ruko permanen milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil berlokasi di tiga kecamatan. Meliputi, 11 unit di Kecamatan Simpang Kanan seluruhnya terpakai. Kecamatan Gunung Meriah 11 unit hanya disewa sebagian. Dan Kecamatan Singkil 10 unit juga tidak semua terpakai.

Sementara nilai sewa ruko tersebut di lokasi Singkil dan Simpang Kanan per tahun sesuai nilai kontrak Rp6 juta. Sementara di Kecamatan Gunung Meriah 6 pintu harga sewa Rp7,5 juta dan 5 pintu harga sewa Rp6 juta per tahun.

“Nilai kontrak ini ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 10 tahun 2012, tentang retribusi pemakaian kekayanaan daerah,” bebernya.

Sementara itu Kabid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Singkil, Iskandar SE dikonfirmasi Waspada.id, Selasa (22/12) terkait tunggakan kontrak gedung tersebut menjelaskan, dari jumlah 32 unit Ruko itu, hingga memasuki akhir tahun tercatat pembayaran sewa Ruko tersebut baru mencapai nilai Rp127 juta dari target yang harus dicapai Rp192 juta per tahun. “Artinya tunggakan sewa Ruko Pemda masih kurang Rp65 juta lagi yang belum terbayar,” bebernya.

Dijelaskannya, tunggakan kontrak hak pakai ruko tersebut bervariasi. Ada yang menunggak 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun belum bayar sewa kontrak gedung.

“Kemungkinan tunggakan tahun ini karena alasan Covid-19 sehingga pemasukan menurun dan belum setor. Atau ada yang sudah menyetor tapi belum melapor ke Bidang Pendapatan, sehingga belum tercatat, ” ucap Iskandar.

Begitupun katanya, bidang aset telah melayangkan surat tagihan beberapa kali kepada beberapa orang penyewa. Katanya, batas waktu pembayaran hingga per 31 Desember 2020, hasil pembayaran bisa diketahui sampai Januari 2021.

Pihaknya akan melakukan evaluasi awal Januari. BPKK akan turun langsung menemui pemilik sewa gedung untuk melakukan tagihan. “Awal tahun nanti sudah bisa diketahui siapa-siapa saja yang belum bayar,” sebutnya

Jika sudah disurati tiga kali tidak ada upaya untuk pelunasan, Bidang Aset akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban. “Tindakan penertiban bisa saja meminta bersangkutan untuk mengosongkan gedung tersebut, sehingga bisa dimanfaat dengan yang lain. Karena banyak yang antri yang mau sewa, kalau mereka tidak juga bayar sewa,” tegas Iskandar.

Sementara di Singkil sebagian ruko sudah tidak terpakai, namun papan penyewa sebelumnya belum dibuka, tambahnya. (b25)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2