Waspada
Waspada » Isu Unjuk Rasa HMI Langsa, Diduga Persoalan Dana Kepemudaan Disporapar
Aceh Headlines

Isu Unjuk Rasa HMI Langsa, Diduga Persoalan Dana Kepemudaan Disporapar

Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Kawasan Cabang Langsa. Isu Unjuk Rasa HMI Langsa, Diduga Persoalan Dana Kepemudaan Disporapar. Waspada/ist
Surat pemberitahuan aksi unjuk rasa Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Kawasan Cabang Langsa. Isu Unjuk Rasa HMI Langsa, Diduga Persoalan Dana Kepemudaan Disporapar. Waspada/ist

LANGSA (Waspada): Isu terkait aksi unjuk rasa yang akan digelar oknum mengatasnamakan Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Kawasan Cabang Langsa yang diduga memaksakan kehendak terkait persoalan pencairan dana hibah kepemudaan di Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa, Minggu (28/3).

Sementara informasi yang wartawan himpun, sebelumnya sempat beredar surat yang berkop Aliansi Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se Kawasan Cabang Langsa yang berencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke Disporapar Langsa terkait kinerja instansi tersebut yang dinilai memble dan terkesan tidak mempunyai prinsip pada, Senin, 29 Maret 2021 ke Kantor Disporapar Langsa pada pukul 11:00 hingga selesai dengan estimasi massa 150 orang.

Kadisporapar: Belum Ada Aturan Teknis

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa, Dr. Iqbal, M.Pd yang dihubungi wartawan menyatakan, membenarkan informasi tersebut. Silahkan adik-adik HMI mau berunjuk rasa menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa, Dr. Iqbal, M.Pd. Waspada/ist
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa, Dr. Iqbal, M.Pd. Waspada/ist

Namun perlu diketahui aksi unjuk rasa mahasiswa HMI Cabang Langsa berkaitan dengan dana hibah yang diperuntukkan kepada HMI Cabang Langsa pada Tahun Anggaran 2021 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disporapar Kota Langsa, dengan nomor kode anggaran 2.19.02.2.02 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Lanjutnya, penganggaran dana hibah pada Disporapar Kota Langsa terkait Organisasi Pemuda dan Olahraga pada Instansi teknis, mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 dimana dana Hibah tersebut sebelumnya ada di BPKD Kota Langsa.

Dana Hibah dimaksud, sambung Iqbal, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, belum ada aturan teknis untuk pembayaran sehingga proses pengamprahan terkait dana tersebut belum dapat dicairkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa termasuk dana hibah organisasi lainnya.

Di samping itu, Disporapar telah beberapa kali melakukan upaya untuk segera melakukan proses pencairan dengan melakukan pertemuan dengan KONI, meminta DPRK Kota Langsa untuk memfasilitasi pertemuan dengan dinas teknis terkait pengawasan, untuk mencari rujukan/aturan yang sesuai dengan metodelogi pengamprahan yang sesuai dengan regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya rapat bersama DPRK Kota Langsa, Inspektorat Kota Langsa, BPKD Kota Langsa dan OKP terkait termasuk KONI, KNPI dan HMI di ruang rapat Pimpinan DPRK Kota Langsa.

Melakukan audiensi dengan HMI Cabang Langsa dari kedua cabang baik HMI Cabang Langsa di bawah pimpinan Boydatul dan HMI Cabang Langsa di bawah pimpinan Jailani dalam rangka proses pencairan dan melakukan Audiensi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh di Banda Aceh terkait metodelogi pengamprahan dana hibah yang ada di Provinsi Aceh.

“Langkah dan upaya ini kami lakukan agar pencairan dapat dilakukan lebih cepat dan Disporapar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun sejauh ini Dinas Teknis Pelaksana Dana Hibah Disporapar Kota Langsa belum mendapatkan aturan yang baku terkait tata cara pengamprahan dana hibah, sehingga dengan berbagai pertimbangan tersebut kami belum dapat melakukan pengamprahan terkait dana hibah,” ujarnya.

Kemudian, perlu kami sampaikan terkait proposal dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang telah disampaikan HMI Cabang Langsa kepada kami juga telah kami proses, namun karena kami belum mendapatkan aturan teknisnya, maka dana tersebut belum dapat dicairkan.

Selain itu, menyangkut kepengurusan HMI Cabang Langsa yang selama ini terjadi dualisme, Disporapar Kota Langsa masih menunggu kelanjutan dari ketetapan SK dimaksud dan kami baru dapat mencairkan dana tersebut dengan tetap mengikuti regulasi dan Standar Akuntansi Negara.

Kantor Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa di Jalan Ahmad Yani, Minggu (28/3). Waspada/dede
Kantor Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kota Langsa di Jalan Ahmad Yani, Minggu (28/3). Waspada/dede

Ketum HMI Langsa: Sarat Muatan Kepentingan

Menanggapi persoalan itu, Ketua Umum HMI Cabang Langsa, Muhammad Jailani yang dihubungi wartawan saat berada di Surabaya mengikuti Kongres HMI sangat menyayangkan sikap adik-adik HMI dengan mengatasnamakan komisariat se Kawasan Cabang Langsa yang ingin menggeruduk Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata Kota Langsa.

“Hal ini bertentangan tugas Pokok dan Fungsi Komisariat sebagaimana dijelaskan pada pasal 7, 8 dan 9 Anggaran Dasar dan pasal 36 dan 38 Anggaran Rumah Tangga (AD ART) HMI sebagaimana hasil Kongres Surabaya pada 17 – 25 Maret 2021 beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Lanjutnya, secara struktural di organisasi HMI ada Pengurus Besar (PB) yang berkedudukan di Jakarta (pusat) kemudian ada Pengurus Cabang yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan komisariat berkedudukan di kampus/fakultas.

Kemudian untuk membantu kinerja PB maka sebagai perpanjangan tangan PB HMI dibentuk Badan Koordinasi (BADKO) di setiap wilayah Provinsi, begitu juga koordinator komisariat (korkom) yang dibentuk di setiap kampus/universitas sebagai perpanjangan tangan dari cabang.

“Oleh karena itu sikap yang ditunjukkan oleh adik-adik HMI jelas tidak memahami betul bagaimana Tupoksi dalam berorganisasi dan kami mencurigai sarat muatan kepentingan yang diduga dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya.

Menilai sikap Kadisporapar Langsa, Jailani mengakui hal tersebut sangatlah tepat, terlebih lagi pada pengelolaan penganggaran dana hibah di instansi tersebut sudah semestinya merujuk pada Permendagri No. 77 tahun 2020, oleh karena itu sikap paripurna dalam ketaatan hukum agar tidak terjadinya penyelewengan dan/atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Di sisi lain, untuk diketahui bersama bahwa Kepengurusan HMI Cabang Langsa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Majelis Pengawasan dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) yang berkedudukan di Jakarta dengan Nomor: 18/KPTS/A/07/1442 H tentang Sengketa Konstitusional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa tertanggal 17 Maret 2021 telah memutuskan dan menetapkan; mencabut SK PB HMI Nomor 211/KPTS/A/10/1440 atas nama Boidatul Khoi dan Abdi Maulana dan mengesahkan SK PB HMI Nomor 253/KPTS/01/1441 di bawah kepengurusan Muhammad Jailani dan Wadih Arrasyid, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum HMI Cabang Langsa.

“Oleh karena itu kami minta kepada Pemerintahan Kota Langsa melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata Kota Langsa untuk merujuk kepada Kepengurusan HMI Cabang Langsa yang sah secara de jure dan de facto yang memiliki legal standing secara konstitusional organisasi,” pintanya.

Untuk itu, Jailani mengimbau kepada seluruh adik-adik kader HMI se Kawasan Cabang Langsa untuk tidak ikut dan turut pada aksi-aksi yang mengatasnamakan kepengurusan cabang yang ilegal, apalagi untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan jelas merugikan nama baik lembaga.

“Untuk persoalan itu, akan kami laporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Jalani.

Di samping itu, kita akui memang secara fakta kepengurusan HMI Cabang Langsa telah melampaui waktu masa berlaku SK yang seharusnya habis November 2020 lalu, akan tetapi dikarenakan masih dalam sengketa konstitusi maka kita harus menunggu hasil dan proses sidang sengketa konstitusional yang akan dilakukan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) dan telah diputuskan pada 17 Februari 2021 lalu.

Namun sebelumnya tertanggal 7 Januari 2021 melalui Surat Edaran PB HMI nomor: 700/A/Sek/05/1442 bahwa mengimbaukan kepada seluruh Pengurus HMI Cabang se-Indonesia bahwa paling telat pengiriman berkas hasil konferensi/musyawarah cabang paling lambat tanggal 20 Januari 2021, dan setelah tanggal tersebut tidak dibenarkan melakukan konferensi/muscab sebelum lahirnya kepengurusan PB HMI yang baru melalui hasil Kongres XXXI di Surabaya.

Di sisi lain, karena PB HMI tidak melakukan Rapat Harian pengesahan draft hasil konferensi maupun musyawarah cabang. Dalam pelaksanaan Kongres HMI juga terjadi pengunduran waktu yang sangat panjang yang harusnya telah dilaksanakan pada April 2020 tahun lalu, namun dalam keadaan luar biasa kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan 2 tahun sekali sebagaimana amanat pasal 10 ayat 3 dan 4 Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI.

Kemudian, masa kepengurusan HMI cabang yang telah habis masa kepengurusannya dan belum melaksanakan konferensi cabang maka diberikan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan konferensi dan itu diatur dalam ART HMI pada hasil kongres Surabaya tertanggal 17 – 25 Maret 2021 beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu kami tetap menjadi kepengurusan HMI cabang yang sah dan menyakinkan secara legal standing organisasi,” tandasnya.

Sementara Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH yang dikonfirmasi terkait surat izin aksi unjuk rasa oknum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Se Kawasan Kota Langsa menyatakan, aksi tersebut batal. “Aksinya batal bang,” tutup Kapolres singkat.(b13)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2