Inspektorat Abdya Asistensi Desa Bermasalah

- Aceh
  • Bagikan
Kepala Inspektorat Abdya, Salman SH. Waspada/Syafrizal
Kepala Inspektorat Abdya, Salman SH. Waspada/Syafrizal

BLANGPIDIE (Waspada): Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dilaporkan melakukan pemeriksaan secara intensif, terhadap desa-desa yang diduga bermasalah di ‘Nanggroe Breuh Sigupai’, berdasarkan analisis faktor risiko pemeriksaan.

Kepala Inspektorat (Inspektur) Abdya Salman SH, Selasa (16/11) mengatakan, hal penting yang harus diasistensi dari pemeriksaan itu adalah, untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan pemerintahan desa, sudah sesuai aturan, serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. “Desa yang didatangi oleh tim, berdasarkan prioritas tertentu, terutama desa dengan kerawanan masalah lebih besar,” ungkapnya.

Saat ini lanjutnya, pihaknya bersama tim, sudah menyelesaikan pemeriksaan pada 40 desa dari 60 desa prioritas pemeriksaan. “Desa yang kita periksa, berfokus pada desa yang bermasalah. Termasuk desa yang belum menyelesaikan APBDes,” urai Salman.

Diakui Salman, dari sejumlah desa tersebut, ditemukan adanya sejumlah temuan. Pihaknya langsung memerintahkan untuk menyelesaikannya, dalam jangka waktu 60 hari. Terhitung, sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Ada temuan di sejumlah desa, langsung diperintahkan pengembian oleh bapak bupati selama 60 hari, terhitung sejak LHP diterima. Pengembaliannya disetor ke rekening kas desa masing-masing,” sebutnya.

Pihaknya juga mengakui, saat turun ke desa-desa, tim inspektorat memberikan arahan-arahan kepada pemerintah desa, sebagai bentuk motivasi agar desa mampu mengatur seluruh kegiatan dengan baik dan benar. “Intinya, kita membantu desa-desa, agar tidak bermasalah dengan hukum dalam pengelolaan dana desa,” katanya.

Ditambahkan, pemeriksaan ke desa-desa prioritas ini, ditargetkan harus selesai pada bulan Desember mendatang. “Fokus pemeriksaan kita terkait penggunaan DD, yang meliputi pekerjaan fisik maupun non fisik, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan bantuan desa dan kegiatan administrasi desa lainnya, juga menyangkut penyerapan honor desa,” jelas Salman.

Pemeriksaan itu katanya, bertujuan memperbaiki administrasi desa, serta tidak melanggar aturan. “Sebagai pengawasan, kita harus bekerja profesional untuk semua. Kita juga terus berkoordinasi dengan BPKP, sebagai pembina Inspektorat, juga Inspektorat Aceh. Yang terpenting lagi sama pimpinan,” pungkas Salman.(b21)


  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *