Waspada
Waspada » Hoax, Pembagian Dana PKH Rp3,5 juta Di Agara
Aceh Headlines

Hoax, Pembagian Dana PKH Rp3,5 juta Di Agara

Kadis Sosial Aceh Tenggara, Sadli Desky ST baju batik. Hoax, Pembagian Dana PKH Rp3,5 juta Di Agara. Waspada/Seh Muhammad Amin
Kadis Sosial Aceh Tenggara, Sadli Desky ST baju batik. Hoax, Pembagian Dana PKH Rp3,5 juta Di Agara. Waspada/Seh Muhammad Amin

KUTACANE (Waspada): Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara (Agara), Sadli Desky, ST mengatakan, rumor yang santer beredar terkait pembagian dan pencairan dana Bansos Keluarga Penerima Harapan (PKH), senilai Rp3,5 juta itu hoax atau berita bohong di “Bumi Sepakat Segenep” Kutacane.

Berbicara kepada Waspada.id belum lama ini di ruang kerjanya, Kadis Sosial Aceh Tenggara, Sadli Desky ST menanggapi gencarnya aksi beberapa oknum tertentu yang mengumpulkan foto copy KTP dan kartu keluarga, terutama di seputaran Kota Kutacane dan sekitarnya, dalam dua pekan terakhir.

Pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh Tenggara, akan membagikan dana Bansos Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2021 senilai Rp3,5 juta per KK, merupakan berita bohong yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Jikapun ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan fotocopy KTP dan KK atas nama bantuan presiden untuk KPM PKH, itu bukan petugas atau tanpa sepengetahuan dari Dinas Sosial Aceh Tenggara, karena itu jangan dipercaya, apalagi isunya setiap pencairan dana Banpres untuk Agara akan dipotong Rp500 ribu dari Rp3,5 juta yang bakal diterima penerima manfaat, untuk biaya pengurusan,” sebut Sadli.

Lebih lanjut diterangkan Sadli Desky ST, program Banpres KPM PKH itu memang ada, namun khusus untuk pusat dan daerah Jawa. Sedangkan untuk luar Jawa, jadwal pencairannya belum ditentukan pemerintah pusat, karena data yang diperlukan untuk penerima bantuan belum lengkap.

Bahkan sampai saat ini, belum ada pemberitahuan dari Kementerian Sosial maupun pihak terkait lainnya tentang pencairan dana KPM PKH tersebut di Aceh Tenggara maupun daerah Aceh lainnya, sebab itu jika ada yang mengumpulkan fotocopy dan KK atas nama program dari Kemensos tersebut, itu merupakan pembohongan publik yang perlu diwaspadai.

Agar jangan ada warga yang terjebak ulah calo maupun oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan, Dinsos Aceh Tenggara juga telah menempelkan pengumuman bahwa belum ada jadwal pencairan dari pemerintah pusat, bahkan pemberitahuan itu juga telah ditempelkan di tempat-tempat umum.

Karena itu, masyarakat jangan terjebak dengan isu, dalam waktu dekat akan ada pencairan dana KPM-PKH Rp3,5 juta per KK. Sampai saat ini, dari 385 kute (desa) yang ada di Aceh Tenggara, baru sekitar dua ratusan kute yang telah menyerahkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, selebihnya belum jelas statusnya. Karena itu isu pencairan dana KPM PKH di Aceh Tenggara, merupakan kebohongan yang perlu diluruskan, agar jangan banyak warga yang jadi korban penipuan dengan dalih Banpres dari Dinas Sosial.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs Kemensos dan pihak berkompeten lainnya, program yang akan datang merupkan bantuan kewirausahaan sosial yang akan diberikan kepada 10.000 KPM-PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha terdampak Covid-19.

Ada pun syarat penerima KPM-PKH Rp3,5 juta diantaranya, peserta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Program KPM-PKH, setelah masuk daftar dtks.kemensos.go.id, peserta saat ini sudah digraduasi karena lebih sejahtera, memiliki usaha dan usaha tersebut terkena dampak Covid-19.

“Jadi tidak serta merta setiap orang bisa masuk dan terdaftar sebagai penerima bantuan Presiden KPM-PKH, karena prosesnya untuk masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal saja, harus melalui petugas yang dipercayakan pemerintah kute secara berjenjang, bukan oleh oknum yang tak jelas keberadaan dan statusnya,” tutup Kadis Sosial Agara, Sadli Desky, ST.(cseh)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2