LANGSA (Waspada): Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa melakukan aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di depan Pintu Gerbang Gedung DPRK Langsa, Rabu (7/9).
Amatan Waspada, para Aliansi Kader HMI ini sebelum bergerak berkumpul di Lapangan Merdeka dan menuju hanya sampai di depan Pintu Gerbang Gedung DPRK dengan Koordinator Aksi Lapangan Syarimin sebagai Koordinator Lapangan dikawal ketat aparat kepolisian Polres Langsa dan Satpol PP Kota Langsa.
Dalam orasinya Syarimin, aksi damai yang dilakukan secara silih berganti ini, meraka menyampaikan aksi demontrasi ini bukan yang pertama kali kita lakukan. Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh puluhan aliansi kader HMI dengan membawa spanduk dan atribut HMI.
“Kami sangat kecewa dengan keputusan Pemerintah Pusat dan para perwakilan rakyat. Tapi hari ini diam dan tutup mata dengan kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat,” sebutnya.
Lanjutnya, dengan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, ekonomi sulit rakyat menjerit, usut tuntas mafia minyak dan kriminalitas dan kami tolak kenaikan BBM. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah melalui DPRK Langsa untuk menurunkan harga BBM dan tarif dasar listrik, sembari meneriakkan hidup mahasiswa dan hidup rakyat.
Adapun petisi yang disampaikan Kader HMI Kota Langsa diantaranya, meminta kepada pemerintah untuk menurunkan harga BBM karena dinilai telah menyengsarakan rakyat. Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga tarif dasar listrik.
Usut tuntas oknum aparat yang melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa dalam mennyeruakan aspirasi rakyat, dan copot Kapolri karena dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, mendesak pemerintah mencopot Menteri Komunikasi dan Informatika dan meminta DPR untuk membuat rancangan UU Perlindungan Data Pribadi. Tuntaskan kasus HAM di Negara Republik Indonesia, khususnya yang terjadi di bulan September.
Mendesak DPRK Kota Langsa untuk merekomendasikan tuntutan tersebut ke Pemerintah Pusat agar dapat diindahkan. Jika petisi ini tidak diindahkan maka Jokowi wajib mundur dari jabatannya sebagai Presiden, karena dinilai telah gagal dalam mengurus Negara.
Kedatangan pendemo sebelumnya disambut tiga anggota Walil DPRK Langsa, Saifullah, SE, bersama Drh H Rubian Harja dan Zulkifli Latif. Kemudian disusul Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, S.Sos serta Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH.
Dihadapan pendemo Maimul Mahdi menyampaikan, tujuan mahasiswa juga merupakan tujuan kami khususnya, khusus terkait kenaikan harga BBM sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.
Namun dalam hal, penyampaian aspirasi atau petisi yang disampaikan para adik-adik HMI Langsa. Jadi, sebagai wakil rakyat dengan tegas, akan kami teruskan kepada pihak terkait pemangku kepentingan para stakeholder yang ada di republik ini.
Jadi, yang harus dipahami kami sebagai wakil rakyat yang ada di Kota Langsa bukan pengambil keputusan. Kami sangat menghargai apirasi para mahasiswa mudahan-mudahan kemauan para mahasiswa tersampaikan pada pemangku kepetingan di republik ini, tandas Maimul Mahdi.
Sementara, Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH dihadapan pendemo terkait pelanggaran menyampaikan, kami dari kepolisian dalam menjalankan tugas dibekali protap dan SOP apa bila melanggar akan diproses oleh unsur-unsur terkait.
“Jadi terkait kegiatan ekspresi yang melanda mahasiswa di daerah lain, jangan sampai terjadi di daerah kita. Sebagai anggota Polres Langsa tetap menjaga adik-adik mahasiswa semoga hal itu tidak terjadi di daerah kita,” tandasnya. (b24)
