Menu
Pusat Berita dan Informasi Kota Medan, Sumatera Utara, Aceh dan Nasional

Harga TBS Anjlok, Anggota DPRA Minta Gubernur Tindak Lanjuti Surat Kementan

  • Bagikan

NAGAN RAYA (Waspada): Akibat harga tandan buah sawit (TBS) di Nagan Raya anjlok, Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh (PA), Tarmizi, SP angkat bicara dan meminta Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti surat dari Kementrian Pertanian (Kementan) RI tentang harga TBS tersebut.

“Dalam hal ini, Gubernur Aceh untuk segera menindaklanjuti surat dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI tentang pengawalan harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Nomor: 112/KB.120/M/6/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang ditandatangani Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo,’’ kata anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Tarmizi, SP kepada Waspada di Nagan Raya, Selasa (28/6).

Ia menjelaskan, surat itu ditujukan kepada Gubernur/Wali Kota dalam rangka pengawalan harga TBS produksi pekebun, Kementerian Pertanian telah membentuk Gugus Tugas Monitoring Harga Pembelian TBS Produksi Pekebun, termasuk melibatkan kepala dinas yang membidangi perkebunan provinsi.

‘’Gugus tugas memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawalan harga pembelian TBS produksi pekebun serta melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan/pembelian TBS pekebun oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS),’’ jelas Tarmizi.

‘’Dengan surat tersebut, diharapkan harga sawit akan naik di atas Rp3 ribu per kilo gram agar masyarakat tidak mengeluh lagi,” harap Tarmizi, SP.

Sebelumnya berharap agar harga sawit akan naik setelah dicabutnya larangan ekspor CPO oleh Presiden Jokowi. “Akan tetapi fakta di lapangan lihat apa yang terjadi terhadap pekebun tani sawit, dan harga TBS masih fluktuatif dan belum stabil dan bahkan hari ini di bawah Rp1000,” jelasnya.

“Maka pemerintah agar betul-betul fokus mengawal setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Jangan mempermainkan harga, kasihan pekebun jika harga TBS di bawah Rp1000. Saat ini umumnya pekebun enggan melakukan panen, bukannya untung jika panen, tapi malah rugi karena harga sangat rendah,” ungkapnya.

“Kita rasa permainan harga terjadi karena para petani tidak ada kelembagaan, dan tidak ada mitra dengan PKS. Kalau tidak ada mitra, maka harga ditentukan siapa yang membeli dan itu sangat merugikan petani kecil,” paparnya.

Perlu dukungan dalam hal ini bupati jangan melihat sebelah mata apalagi terjadi anjlok hampir seluruhnya di Nagan Raya dan Indonseia.(b22)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *