SIGLI (Waspada): Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sembilan bahan pokok (Sembako), terutama beras berimbas terhadap meningkatnya harga-harga secara umum.
Kondisi ini tanpa disadari telah mendongkrak nilai inflasi di Kabupaten Pidie pada September 2023, yang mencapai sekira 2,03 persen. Berbagai kalangan di daerah itu pun mulai meyoroti kinerja Pemkab Pidie yang dinilai lebih penting menghadiri acara seremonial dan perjalanan keluar daerah, dari pada bekerja serius menekan laju inflasi yang sekarang menurut Pemkab Pidie sekira 1,40 persen.
“Kalau memang inflasi di bawah angka maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu, 1,40 persen, kenapa di lapangan masyarakat saat membeli sembako, katakanlah beras, gula pasir dan BBM tidak mampu. Ayo bapak-bapak, dan ibu-ibu yang diberi kepercayaan memegang kekuasaan bekerjalah yang becus. Jangan sibuk dengan acara seremonial, datangi kuburan, dan hampir setiap minggu pergi keluar daerah. Pikirlah nasib kami rakyat,” kata Ikram dengan nada kesal.
Ikram menduga laporan inflasi Pemkab Pidie 1,40 persen itu hanya laporan Asal Bapak Senang (ABS). Buktinya laju sejumlah barang kebutuhan pokok makin gila-gilaan di pasaran. Bayangkan harga satu sak beras premium berat 15 Kg, dijual Rp220 ribu, sedangkan harga telur perburtir Rp2.000. Ini sebut ikram sangat mencekik leher rakyat. Belum lagi harga gula pasir, dan minyak goreng serta harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tingginya selangit. “Tolonglah, bantu rakyat Pidie agar mereka bisa hidup juga,” katanya.
Dia menuturkan, sudah menjadi rahasia umum hampir seluruh warga terjerat dengan utang, baik itu masyarakat berpenghasilan dari hasil pertanian maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diakui atau tidak rata-rata bila dilakukan survey mereka terjerat dengan pinjaman, baik di bank, leasing mapun rentenir.
Tingginya harga barang terutama sembako membuat hidup masyarakat kian terjepit. “Saya berani taruhan, dari 10.000 jumlah PNS di Pidie hampir semuanya SK nya di bank. Begitupun masyarakat umum lainnya, sertifikat rumah, tanah semua digadai di bank atau di leasing. Jadi bagai mana rakyat sanggup membeli barang atau kebutuhan pokoknya. Belum lagi untuk biaya sekolah anak-anak mereka. Jadi berhentilah sering jalan-jalan ke luar daerah, pikirlah untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pidie Muhammad Junaidi SP, Rabu (11/10), menyampaikan, tingginya inflasi sejumlah harga Sembako di Kabupaten Pidie, seperti harga beras yang tembus Rp 220,000/Sak, untuk ukuran 15 Kg menjadi faktor utama penyumbang tingginya inflasi, bukan saja di Pidie tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Dia menyarankan agar Pemkab Pidie dapat segera ambil langkah konkrit untuk menekan laju inflasi di daerah berpenduduk 425.974,00, itu. “Ada beberapa faktor penyebab tingginya inflasi, salah satunya tingginya sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, bahan bakar minyak (BBM) dan beberapa barang komoditi lainya.
Menurut dia, Pemkab Pidie melalui dinas terkait dapat menyelesaikan persoalan itu, yaitu dengan cara mengintervensi harga BBM dan sembako yang dinilainya menjadi penyuplai terbesar inflasi di daerah itu. Selama ini menurut dia, Pemkab Pidie sudah berbuat untuk menekan angka inflasi, seperti melakukan pemantauan harga-harga barang dan upaya lainnya, namu masih kurang maksimal.
Kata Muhammad Junaidi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemkab Pidie dalam menekan laju inflasi, salah satunya memberikan subsidi pada sembako. “Pemkab Pidie dapat bekerja sama dengan penyuplai barang-barang, seperti sembako. Misalnya bisa melakukan subsidi pada biaya angkut dan sebagainya,” pungkasnya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Pidie, Tarmizi, dikonfimasi Waspada.id, Rabu (11/10) menerangkan, Pemkab Pidie terus berusaha menekan laju inflasi guna menstabilkan harga pasar. Inflasi kata dia merupakan kenaikan harga yang terjadi secara terus menurus dipengaruhi berbagai faktor. Untuk September, Kabupaten Pidie kata Tarmizi, Inflasi mengacu pada Kota Badya Banda Aceh di angka 1,40. (b06).
