Haji Uma : Rentenir Harus Diberantas - Waspada

Haji Uma : Rentenir Harus Diberantas

- Aceh
  • Bagikan

REDELONG (Waspada) : Praktik ‘lintah darat’ atau disebut rentenir berkedok koperasi simpan pinjam diduga sudah menjamur di Kabupaten Bener Meriah.

Hal tersebut disampaikan Muhammaddinsyah tokoh muda Kabupaten Bener Meriah Muhammaddinsyah kepada Waspada.id, Selasa (19/10).

Menurutnya hadirnya praktik ‘lintah darat’ tersebut telah meresahkan masyarakat setempat dengan cara mengiming-imingi mendapatkan pinjaman tanpa persyaratan yang berbelit-belit.

“Masyarakat dibuat tergiur, korbannya kebanyakan para pedagang kecil, ‘lintah darat’ ini sudah menyasar hingga ke pelosok desa, setiap hari semakin masif lalu tidak terkontrol,” katanya.

“Hal itu dapat kita lihat di sore hari di salah satu pasar di Kecamatan Bukit, si rentenir ini menagih pinjaman yang diberikan kepada pedagang. Sistemnya bervariasi, ada perhari dan ada juga mingguan,” tambah Muhammaddinsyah.

Bukan hanya itu, kata dia, selain menyasar pedagang kecil, rentenir berkedok koperasi ini juga telah masuk ke ibu rumah tangga dan sebagian para petani di Bener Meriah.

“Dengan kondisi pandemi saat ini masyarakat butuh biaya. Nah, si ‘lintah darat’ ini memanfaatkan kondisi itu memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak wajar,” jelasnya.

Ia menambahkan, rentenir berkedok keporasi tersebut juga disinyalir beroperasi tanpa mengantongi perizinan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan.

“Ini sangat jelas bertentangan dengan qanun di Aceh, Pemkab Bener Meriah harus melakukan penertiban,” harapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H Sudirman yang akrab di sapa Haji Uma mengaku geram dengan adanya praktik rentenir berkedok koperasi tersebut.

Menurutnya, hadirnya rentenir berkedok koperasi tersebut telah melanggar UU Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

“Artinya, mereka hanya menerapkan bunga tetap, yang tidak sesuai dengan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di Aceh,” jelasnya kepada Wartawan, Selasa (19/10).

Lebih-lebih lagi, kata dia, bank-bank yang sifatnya konvensional sejauh ini sudah tidak dibenarkan berdiri di Aceh lantaran tidak mengikuti UU Syari’at Islam yang sudah ditetapkan.

“Apalagi rentenir ini, mereka harus diberantas dan ditertibkan serta memulangkan mereka ke daerah asalnya, karena kebanyakan dari mereka berasal dari luar daerah,” kata anggota Komite IV DPD RI asal Aceh ini.

Sementara itu, ia mengatakan, dengan hadirnya rentenir berkedok koperasi tersebut juga telah merugikan daerah lantaran tidak menghasilkan pajak retribusi.

“Jadi berapa kerugian daerah kita, dipatok pinjaman dengan bunga tinggi, pemerintah daerah tidak diuntungkan, malah masyakarat terjerumus dalam riba,” tegas Haji Uma.

Ia mengaku, pada Senin 18 Oktober 2021 kemarin, dirinya telah melakukan mengadvokasi di empat koperasi yang diduga berkedok rentenir di Aceh Tengah.

“Itu sebagai sample bagi daerah-daerah lain di Aceh, Alhamdulillah ke empat koperasi itu sudah ditutup. jadi perlu saya ulangi, rentenir berkedok koperasi di Aceh harus diberantas,” tutupnya. (Cet)

Keterangan Foto : Anggota DPD RI H Sudirman yang akrab di sapa Haji Uma sedang memberikan keterangan pers di halaman kantor Dinas KUKM Bener Meriah, Selasa (19/10). Waspada/Eri Tanara

  • Bagikan