SIGLI (Waspada): Periode 2012-2017 Kabupaten Pidie dipimpin H Sarjani Abdullah-M. Iriawan, banyak menorehkan prestasi.
Salah satunya dalam penataan aset sehingga pada 2016, Kabupaten Pidie pertama mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Prestasi itu ditoreh kembali oleh Pemkab Pidie setelah sekian tahun lamanya daerah berjuluk Pang Ulee buet ibadat, pang ulee hareukat meugoe, itu tidak pernah mendapatkannya.
Selain itu H Sarjani sosok Bupati Pidie yang anti nespotisme, terbukti dalam mengisi jabatan kepala dinas, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pidie, itu tidak mendahului keluarganya.
Hal ini dibuktikannya pada saat melantik Murthalamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie. Padahal, ketika itu dia dapat saja melantik salah satu keluarga dekatnya untuk menjabat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, namun itu tidak dilakukannya.
Pun begitu dalam perjalanan selama kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di daerah itu ada saja kontroversi yang dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya yang tidak senang dan tidak puas dengan kepemimpinannya.
Mantan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, Murthalamuddin, dalam bincang-bincang dengan Waspada, Sabtu (5/10) mengatakan sosok Bupati Pidie yang pemberani, terutama dalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan Kabupaten Pidie dan kesejahteraan masyarakatnya adalah Sarjani.
Murthala mengatakan pada tahun 2016 menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Bupati Pidie, H Sarjani Abdullah, Kabupaten Pidie mampu meraih prestasi WTP dari BPK -RI.
Dia menjelaskan prestasi ini sudah lama tidak didapatkan oleh Pemkab Pidie karena penataan aset dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tidak pernah berhasil dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
“Maka ketika H Sarjani memimpin, beliau sampaikan ke saya tolong LHP BPK, itu tindaklanjuti,” kata Murthalamuddin.
Mendapat perintah itu, lalu Murthalamuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Kadis Pendidikan melakukan rapat dengan para kepala sekolah se Kabupaten Pidie untuk melakukan pendataan terhadap semua aset pendidikan.
Berkat kerja serius itu, pada tahun 2015 Dinas Pendidikan mampu merampungkan pendataan terhadap semua persoalan aset. “Begini, masalah aset di Dinas Pendidikan itu, sekolah yang dibangun pada masa orde lama itu tidak ada harga tanah. Misal dulu dibeli tanah Rp50.000 jadi kepala sekolah kan jadi bingung mau buat aset sekolah sekarang bagaimana menghitungnya,” katanya.
Karena Bupati Sarjani Abdullah pada saat itu sangat konsern terhadap aset, Bupati Sarjani bersama beberapa pejabat terkait melakukan koordinasi dengan BPK-RI.
Dalam pelatihan pendataan aset dengan BPK-RI, Bupati Sarjani, Wakil Bupati M.Iriawan, Sekda dan beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pidie terkaitnya lainnya ketika itu malam-malam mereka hadir mengikuti pelatihan tersebut, karena BPBK -RI mengatakan kalau mau mendapat WTP aset Dinas Pendidikan harus ditertibkan.
Dampak dari kegiatan itu, diketahui bahwa tanah-tanah lama tidak punya harga sehingga nilai-nilai asetnya itu tidak wajar. “Jadi kita rombak. Cara rombaknya diajarkan oleh BPK,” kenangnya.
Contohnya, tanah di Ie Leubeu, Kecamatan Kembang Tanjong, atau SD Blok Sawah yang lama. “Itukan tidak ada harga. Harga tanah di situ misalkan Rp1 juta, kita buat Rp500.000 dihitung jumlah meter, lalu dibuat keterangan kepala desa, sehingga kemudian terjadilah singkron data. Artinya data wajar. Lalu tertibkan aset-aset yang sudah lama lalu dihapus,” katanya.
Kontroversi Jatuh Nilai UN
Pada 2016 masyarakat Pidie sempat marah terhadap Dinas Pendidikan karena jatuhnya nilai UN dari lima besar ke nomor urut 19, tetapi indeks integritas pendidikan Pidie sampai sekarang tertinggi secara nasional, 10 digit di atas rata-rata nasional.
Pasalnya pada UN 2017, Dinas Pendidikan Pidie di bawah kepemimpinan Kadis Murthalamuddin, tidak lagi melakukan pembocoran soal UN terhadap siswa/i peserta UN. Sehingga dari hasil UN tersebut muncul stigma yang tidak bagus terhadap Bupati Pidie H Sarjani Abdullah.
Terbukti, banyak warga Pidie ketika itu menyerang H Sarjani karena merusak dan mempermalukan pendidikan Pidie karena tidak lagi dilakukan pembocoran soal ujian. “Tapi dampaknya apa, hingga sekarang indek integritas pendidikan naik, walaupun nilai UN kita jatuh,” katanya.
Kebijakan lainnya yang berani dilakukan Bupati Sarjani adalah merekrut 100 orang guru kontrak dengan syarat wajib putra daerah setempat. Hal itu dilakukannya untuk menghindari guru kontrak setelah diangkat menjadi PNS pindah ke daerah asalnya sehingga sekolah di pedalaman seperti Geumpang, Mane, Tangse dan Muara Tiga, kosong guru PNS.
“Jadi syaratnya guru kontrak yang kita terima wajib ber KTP, dan ber KK di tiga kecamatan itu. Cara rekrutnya menentukan masa honornya minimal tiga tahun, wajib KTP dan KK di situ, dan ketiga wajib bisa komputer itu saja yang kami seleksi,” katanya.
Lanjut Murthala, dampak dari kebijakan itu, berhari-hari Dinas Pendidikan didemo, karena guru honor yang mengajar di Kecamatan Tangse, Mane dan Geumpang, itu tidak bisa ikut seleksi. Begitupun yang dari Sigli mengajar ke Muara Tiga tidak bisa ikut seleksi.
Kebijakan itu dilakukan Dinas Pendidikan Pidie ketika itu berdasarkan pengalaman kalau guru bukan daerah tempat berdomisili diangkat menjadi PNS 100 persen, mereka biasanya akan melakukan lobi-lobi untuk minta dipindahtugaskan ke daerah asalnya atau minimal pindah tugas ke sekolah yang dekat dengan tempatnya berdomisili. “Inilah yang dilakukan oleh Bupati H Sarjani ketika itu, dan sampai sekarang guru tersebut masih bertugas di tempat asalnya,” katanya. (b06)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
