Waspada
Waspada » Gugatan Dokter Terhadap Dirut RSUD Datu Beru, Majelis Hakim Sarankan Mediasi
Aceh Headlines

Gugatan Dokter Terhadap Dirut RSUD Datu Beru, Majelis Hakim Sarankan Mediasi

dr Muhammad Yusuf bersama kuasa hukumnya Dedi Suheri, SH. Gugatan Dokter Terhadap Dirut RSUD Datu Beru, Majelis Hakim Sarankan Mediasi Waspada/Ist
dr Muhammad Yusuf bersama kuasa hukumnya Dedi Suheri, SH. Gugatan Dokter Terhadap Dirut RSUD Datu Beru, Majelis Hakim Sarankan Mediasi Waspada/Ist

TAKENGON (Waspada): Majelis hakim yang menangani perkara gugatan dr. Muhammad Yusuf dengan tergugat dr. Hardi Yanis, Dirut RSU Datu Beru Takengon, menyarankan agar para pihak yang bersengketa menempuh upaya mediasi.

Majelis hakim meminta para pihak untuk mempergunakan waktu selama 30 hari guna dilakukan mediasi. Dalam perkara ini majelis hakim menunjuk Fadli Maulana, SH sebagai mediator.

Sidang perkara gugatan dr. Muhammad Yusuf yang sudah digelar di PN Takengon pada 14 Desember ini, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Endy Nurindra Putra, SH, MH, yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi dua hakim anggota, M. Afdal Rofi Udin SH, dan Bani Muhammad Alif SH serta sebagai Panitera Saidun SH.

Dalam persidangan perdana, penggugat Muhammad Yusuf mempercayakan tiga penasihat hukumnya Dedi Suheri, SH, M. Asril Siregar, SH, MH, dan Forneman Harefa, SH.

Penggugat mempersoalkan tujuh poin kesalahan penggugat yang disampaikan tergugat dr. Hardi Yanis sebagai Direktur RSU Datu Beru. Menurut penggugat tuduhan kesalahan terhadap penggugat tidak berdasar dan sudah mencemarkan nama baik.

Penggugat tidak mempersoalkan masalah mutasi dari pemerintah daerah, karena dr. Muhammad Yusuf adalah ASN yang patuh pada sumpah jabatan. Namun, terkait tuduhan tujuh poin itu yang tidak pernah dilakukan oleh dr. Muhammad Yusuf, jadi ini pencemaran nama baik, sebut penasihat hukum penggugat.

Penggugat menilai tujuh poin yang disampaikan dr. Hardi Yanis merupakan fitnah, seperti pengutipan iuran BPJS terhadap pasien. Membuat resep obat diluar prosedur rumah sakit, membuang alat operasi, menjelekkan manajemen rumah sakit, tidak loyal terhadap pimpinan, melakukan provokasi terhadap staf dan membebani masyarakat.

Sementara itu, dr. Hardi Yanis yang tidak hadir dalam persidangan ini, mempercayakan kepada Mursyidi, SH, Kabag Hukum Pemkab Aceh Tengah selaku pengacara Pemkab dalam menangani perkara ini.

Murysidi dalam keterangannya menyebutkan, dia mewakil pemerintah daerah dan sekaligus sebagai kuasa hukum dr. Hardi Yanis menjelaskan, pihaknya akan mengikuti prosedur persidangan. Adanya upaya mediasi yang sudah ditentukan, pihaknya akan mengikuti mekanisme mediasi dimaksud.

“Kita ikuti saja mekanisme. Jika nanti dalam mediasi ada titik temu, semuanya juga harus sesuai dengan mekanisme,” sebut Mursyidi.

Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh Tengah, dr. Yunasri, dalam keterangannya kepada media menyebutkan akan memanggil kedua pihak ini untuk menempuh upaya damai. “Walau persidangan sedang berlangsung di pengadilan, upaya damai tetap akan dilakukan. IDI akan menjembataninya,” sebut Yunasri. (b27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2