SUBULUSSALAM (Waspada): Gagal mengikuti ujian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ratusan tenaga kesehatan (nakes) Kota Subulussalam ke DPRK, didampingi Ketua YARA ke Kantor DPRK Subulussalam, Senin (7/10).
Diterima anggota DPRK, Rasumin dan Asmardin, Edi Sahputra Bako, Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam dalam rilisnya kepada Waspada menulis, mereka keluhkan sikap BKPSDM yang tidak mendata mereka.
Perwakilan Koordinator, Safriadi dan Sastian Nakes Kecamatan Rundeng dan Sultan Daulat disebut sudah puluhan tahun mengabdi, meminta keadilan. Lalu, legislatif diminta memanggil Wali Kota, BKPSDM dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam membahas keluhan nakes itu.
“Ini berkenaan dengan nasib putra putri Sada Kata, perlu segera diambil solusi agar mereka bisa ikut seleksi PPPK,” pesan Edi, sebut 20 Oktober 2024 pendaftaran terakhir sudah sangat dekat.
Merespon keluhan dan harapan itu, Rasumin berjanji segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan BKPSDM dan Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
Jika memungkinkan, pesan Edi menirukan Rasumin, pihaknya minta program ini distop apabila tuntutan ini tidak bisa diakomodir.
“Untuk apa ada perekrutan jika hanya menguntungkan orang luar,” pesan Edi menirukan Rasumin, Rabu (9/10) lusa.
Persoalan Alat Kelengkapan DPRK belum terbentuk, disebut bukan kendala digelar RDP, dijadwalkan, Rabu (9/10) lusa.
Yakinkan para nakes dan YARA, jika Rasumin akan berkoordinasi dengan Pimpinan Sementara DPRK untuk agenda acara RDP itu diapresiasi.
“Kami sangat mengapresiasi sikap anggota DPRK itu dan menunggu realisasinya,” pesan Edi.
Sejumlah tenaga honorer yang turun ke kantor Wali Kota Subulussalam diterima Sekda dan pejabat lain di sana kepada Waspada menuntut, Pemko Subulussalam agar serius membela hak-hak honorer terkait PPPK, terlebih yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk daerah ini. (b17)
