Scroll Untuk Membaca

Aceh

Fraksi PPP-PA Minta Pemko Berpihak Pada Kelompok Difabel Di Banda Aceh

Ketua fraksi PPP-PA Ilmiza Sa'aduddin Djamal sedang menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam sidang paripurna tentang R APBK 2023 digedung Dprk Banda Aceh, Rabu (30/11/22). (Waspada/T.Mansursyah)
Ketua fraksi PPP-PA Ilmiza Sa'aduddin Djamal sedang menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam sidang paripurna tentang R APBK 2023 digedung Dprk Banda Aceh, Rabu (30/11/22). (Waspada/T.Mansursyah)

BANDAACEH (Waspada): Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Aceh (PPP-PA) DPRK Banda Aceh, Ilmiza Saaduddin Djamal, menyampaikan beberapa harapan fraksinya terhadap realisasi APBK Banda Aceh tahun anggaran 2023. Di antaranya, adanya keberpihakan dan kepedulian Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kelompok disabilitas.

“Terutama penyediaan fasilitas yang bisa mereka gunakan sebagai fasilitas publik yang ramah difabel,” kata Ilmiza saat menyampaikan pandangan akhir fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Dewan terhadap Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 di lantai empat ruang utama gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (30/11/2022).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Fraksi PPP-PA Minta Pemko Berpihak Pada Kelompok Difabel Di Banda Aceh

IKLAN

Ilmiza mengatakan, hal ini perlu dipikirkan pemerintah mengingat para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari seperti kendala akses pendidikan dan diskriminasi. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kendala-kendala yang dihadapi mereka.

“Pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini perlu dioptimalkan agar penyandang disabilitas mendapatkan rasa percaya diri dan nyaman dengan dirinya sendiri,” sebut Ilmiza.

Selain itu, Ilmiza juga menyinggung kondisi ekonomi saat ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Fraksi PPP-PA menyatakan prihatin atas kondisi saat ini yang ikut berdampak pada kehidupan budayawan dan seniman di Kota Banda Aceh. Selain sampai saat ini, pemerintah belum memfasilitasi pembentukan organisasi seniman yaitu Dewan Kesenian Banda Aceh.

Melihat Pemko melalui dinas terkait yang dinilai kurang punya empati terhadap pelaku seni di Banda Aceh menurut Ilmiza sangatlah miris. Karena aktivitas seni menjadi salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang perlu ditumbuhkembangkan dan menjadi salah satu daya tarik kunjungan wisatawan ke Banda Aceh.

“Ini juga perlu segera disikapi dan dilaksanakan, apalagi Banda Aceh merupakan pusat kota perdagangan dan jasa dengan kondisi sebelum pandemi Covid 19 sektor pariwisata memberikan kontribusi hampir 40% penerimaan asli paerah,” ujar Ilmiza.(b02)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE