Waspada
Waspada » Fokra Minta Pemerintah Aceh Tidak Potong Anggaran Bantuan Dayah
Aceh Pendidikan

Fokra Minta Pemerintah Aceh Tidak Potong Anggaran Bantuan Dayah

Ketua Umum DPP FOKRA, Fazlun Hasan. Waspada/Ist
Ketua Umum DPP FOKRA, Fazlun Hasan. Waspada/Ist

LANGSA (Waspada): Ketua Umum DPP Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (Fokra), Fazlun Hasan sangat menyayangkan jika Pemerintah Aceh melakukan pemotongan atau pengalihan dana bantuan untuk dayah-dayah di Aceh yang telah dianggarkan dalam APBA tahun 2020, Jumat (8/5).

“Kita memohon kepada Pemerintah Aceh dan DPRA agar kondisi anggaran untuk pandemi Virus Corona (COVID-19) dapat disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat dalam hal keputusan Menteri Keuangan dengan No. S-247/MK.07/2020 pengadaan barang/jasa,” katanya.

Menurutnya, masih banyak dana proyek yang bisa dipotong dan dialihkan dari sejumlah pos anggaran lainnya. Fokus saja pada PUPR atau dinas lainnya yang tidak mendesak, kecuali Badan Dayah, Kesehatan dan Pendidikan, sejalan dengan Syari’at Islam di Aceh.

Dalam hal ini Fazlun mengharapkan khusus untuk Badan Dayah agar terus untuk mendapatkan tambahan anggaran dalam tiap tahunnya, begitu juga untuk Dinas Pendidikan serta Kesehatan. Itu merupakan hajat anak bangsa, guna menjamin masa depan bangsa agar tetap sehat dan mendapatkan pendidikan yang mumpuni.

Apalagi Aceh mempunyai dana otsus yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Aceh pasca damai-MOU Helsinki. Namun, kenyataannya sampai sekarang hanya menyentuh segelintir manusia saja yang sejahtera, para penguasa dan orang-orang sekelilingnya tidak terkecuali di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, ujarnya.

Dikatakannya lagi, di saat kondisi pandemi dan pasca pandemi Virus Corona, Pemerintah Aceh dan DPRA fokus saja pada dana Otsus itu untuk memastikan tidak ada rakyat Aceh yang lapar.

Selain itu ujar Fazlun Hasan, seperti bantuan sosial yang diterima masyarakat gampong dalam wilayah Kota Langsa baru-baru ini dari Pemerintah Aceh. Menurut laporan, ada yang mendapatkan dua paket bantuan tiap gampong, ada yang enam dan puluhan paket. Bahkan ada gampong yang tidak mendapatkan paket bantuan sembako tersebut sama sekali.

Dalam kondisi seperti ini, ekonomi masyarakat kurang mampu sudah pasti terganggu, jangankan fakir miskin yang tingkat menengahpun sekarang sudah berat secara ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami berharap cepat tanggap dari pemerintah jangan sibuk dengan wacana dan pencitraan karena sudah tidak ada waktunya.

“Dalam hal ini, kami mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal proses penyaluran bantuan tepat sasaran dan benar-benar untuk orang yang membutuhkannya,” imbuh Fazlun Hasan. (b24)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2