LANGSA (Waspada): Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FK PPN) Aceh yang dulunya dikenal dengan eks Karyawan PTPN I Aceh sekarang PTPN IV Regional 6 KSO akan memperjuangkan manfaat pensiun (MP) yang layak, di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Jakarta.
Demikian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FK PPN Aceh Ir. Yonizam didampingi Sekretaris Ir. Firdaus Wakil Sekretaris Syaiful MD, Bendahara H Ismet T dan Penasehatnya Ir. H Idris Harun serta sejumlah pengurus lainnya, kepada Waspada di satu Cafe di Kota Langsa, Sabtu (24/8).
“Insyaallah kami pada, 25-26 Agustus 2024 akan mengikuti Rakernas DPP FK PPN ke 2 yang digelar di Jakarta, kegiatan ini juga akan diikuti seluruh DPW FK PPN se-Indonesia termasuk DPW FK PPN Aceh mengirim lima orang peserta pada kegiatan tersebut,” ujar Ir Yonizam atau sering disapa Pak Yon.
Dikatakan Pak Yon lagi, dalam agenda Rakernas nanti ada beberapa persoalan penting yang akan dibahas, diantaranya usulan kenaikan Manfaat Pensiun (MP) yang berlaku saat ini. Dimana karyawan pensiun eks PTPN I Aceh yang mana Pihak Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) masih membayar menggunakan PHDP tahun 2002.
Saat ini, DPW FK PPN Aceh bersama DPN (Dewan Pimpinan Nasional) FK PPN sedang berjuang PHDP di PTPN I menjadi PHDP tahun 2012 di samakan dengan beberapa BUMN Perkebunan lain (diskriminatif) seperti PTPN II, PTPN IV dan PTPN V. Seharusnya, Dana Pensiunan Perkebunan (Dapenbun) Pusat sudah bisa menaikkan gaji pensiunan PTPN I semasa Direktur Ir. Gusmar Harahap.
Menurutnya, segala kewajiban (hutang piutang) telah diselesaikan PTPN I dengan Pihak Dapenbun oleh karenanya dasar kenaikkan MP tolak ukur (parameter) adalah dengan angka Rasio Kecukupan Dana (RKD) untuk PTPN I berkisar 95%.
“Kemudian didukung oleh surat nomor : 01.3.1/Hold/59/2022 Hal Permohonan Perubahan PHDP dan Kenaikan Manfaat Pensiun, 31 Januari 2022 semasa Direktur PTPN I Bapak Ahmad Gusmar Harahap , tentang usulan kenaikkan MP bagi Karyawan Pensiunan PTPN I sekarang PTPN IV Regional 6 KSO,” jelasnya.
Sambung Pak Yon, kami akan mengangkat kembali persoalan ini dalam Rakernas ke-2 di Jakarta, karena hal tersebut terkesan berlarut-larut dan belum terealisasi hingga sekarang, jumlah pensiunan di PTPN IV Regional 6 KSO memiliki 6.603 Kepala Keluarga (KK) sebagai anggota DPW FK PPN yang juga masyarakat , jangan menambah ‘angka kemiskinan’ di Aceh.
Kami mengharapkan dukungan, perhatian dan empati dari bapak Pj. Gubernur Aceh dan DPRA agar dapat membantu kehidupan eks Pensiunan PTPN I Aceh (PTPN IV Regional 6 KSO) melalui Menteri BUMN dan Induk Perusahaan PTPN III Holding di Jakarta agar mendapatkan manfaat pensiunan yang lebih rasional.
“Adapun, gaji pensiunan kami saat yang terendah, sebesar Rp200 ribu/bulan dan yang tertinggi sebesar Rp1.750.000/bulan, keadaan yang cukup memprihatinkan untuk kondisi ekonomi dan tekanan hidup saat ini dengan serba mahal termasuk untuk biaya pendidikan anak sekolah,” jelas Pak Yon.
Selain itu, perlu kami sampaikan juga kepada Pj Gubernur Aceh, DPRA dan pihak terkait lainnya persoalan manajemen yang dipimpin Region Head PTPN I Regional 6 Syahriadi Siregar yang sangat tertutup dan sulit berkomunikasi, surat menyurat yang kami layangkan tidak pernah di tanggapi dan di balas, hal ini bertentangan dgn Azas nilai penerapan ‘tata kelola perusahaan yang baik’ (good corporate governance). Maka dalam pandangan kami perlu ditinjau kembali terkait kepemimpinan Region Head PTPN IV KSO Regional 6 ini yang jauh berbeda dengan pimpinan sebelumnya.
“Jadi, kalau tidak paham dengan budaya dan kearifan lokal sudah selayaknya diganti dengan personil lain, Terkait persoalan ini juga, kami DPW FK PPN Aceh sudah melaporkan kepada Ketua Umum DPN FK PPN tentang kiprah dan keberadaan sdr Syahriadi Siregar yang memimpin PTPN IV Regional 6 KSO yang satu satunya perusahaan BUMN Perkebunan di Aceh,” imbuh Pak Yon. (b24)
