SINGKIL (Waspada): Sebanyak 4 perusahaan konstruksi di Kabupaten Aceh Singkil melayangkan sanggah banding, terkait adanya dugaan intervensi dalam pelaksanaan tender hingga isu setoran 10 persen untuk pemenangan proyek.
Sejumlah rekanan konstruksi mengaku merasa tidak puas atas hasil seleksi pada tahap evaluasi tender dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setdakab Aceh Singkil.
Menyusul menyebarnya isu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat maupun kontraktor, adanya setoran 10 persen kepada pihak ULP untuk pemenangan proyek.
Lantaran, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang dari lelang 3 proyek besar, masuk sebagai penawar tertinggi dan bukan penawar terendah, dan tidak mengacu kepada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Adanya dugaan intervensi terhadap pelaksanaan tender proyek di ULP Aceh Singkil. Inilah yang disebut-sebut sebagai oknum yang “bertangan besi” dan menakut-nakuti rekanan peserta tender lainnya,” kata Azmi salah satu pengamat pembangunan Aceh Singkil yang juga mantan PJ Bupati tersebut.
Azmi mengingatkan, sebentar lagi Pj Bupati, kemudian Kapolres dan Kajari akan berpindah tugas ke tempat lain. Dan jika masuk pejabat baru, dan persoalan ini kembali digembar-gemborkan, dan jika terbukti tidak sesuai, kemungkinan akan menjadi persoalan hukum. “Kasian mereka nanti di Pokja, bisa hilang pegawainya karena bermasalah dengan hukum, itu perlu diingat,” pesannya
Yang kita herankan, perusahaan konstruksi setingkat rekanan Pelita Nusa yang bonafit, bisa gugur sebagai peserta. Ada saya konfirmasi dengan rekanan, jadi apa yang disalahkannya. Mereka dipanggil untuk klarifikasi dan tidak perlu dihadirkan karena penawaran mereka masih 20 persen. Jika penawaran masih dibawah 20 persen tidak perlu klarifikasi meski penawarannya itu salah tawar, ujar Azmi.
“Misal ada penawaran dibuatnya harga satuan nol, karena masih di bawah 20 persen jadi tidak ada masalah,” ucap Azmi.
Kemudian ada klarifikasi persyaratan kontraktor, kalau persyaratan ini gak mungkin mereka tidak lengkap, karena memang sudah itu kerjanya setiap tahun. Apalagi mereka yang punya aspal, beber Azmi.
Terpisah, Plh Kabag ULP Heri Aprianda yang dikonfirmasi Waspada.id, Senin (19/6) mengatakan, membantah jika proses tender yang dilakukan adanya intervensi oleh APH untuk pemenangannya.
Sejauh ini tidak ada intervensi dari pihak manapun apalagi dari APH. Termasuk ada isu setoran 10 persen kepada ULP untuk pemenangan, itu tidak mungkin. Itu selalu kami hindari yang seperti itu. Buktinya mana kalau ada yang mengaku setoran 10 persen, ucap Heri.
Dijelaskannya, sudah masuk sanggah banding dari 4 perusahaan kontruksi, paket proyek Peningkatan Jalan Ujung Bawang-Pemuka Lama dengan pagu anggaran senilai Rp11.130.000.000, yang dimenangkan penawar nomor urut 11, CV Kuala Gabi. Yang disanggah oleh perusahaan CV. Yusuf Mumtadz, CV. Lingga Berutu Combih dan CV. Jaya Sentosa Raya.
Kemudian Proyek Peningkatan Jalan Pemancar-Dsn Pendidikan dengan pagu Rp969.894.800, dimenangkan penawar nomor urut 7, yakni CV. Ridhapo Jaya, disanggah oleh CV. Anak Maholi penawar nomor urut 1.
Selanjutnya prosesnya katanya, ULP akan menjawab sanggah sampai dengan 3 hari ke depan hingga hari Kamis.
Kemudian setelah disanggah pihak ULP akan lakukan evaluasi ulang. Namun, untuk pembatalan pemenang, katanya, butuh waktu lagi melakukan evaluasi dari penawaran hingga administrasi dan teknis.
Sementara Peningkatan Jalan T. Labaidin – Jl. Merpati, sumber anggaran Otsus 2023 dengan pagu Rp1.439.900.000, masih membutuhkan waktu lagi untuk evaluasi, sehingga belum diumumkan pemenang.
Terkait jadwal evaluasi yang kosong dan laporan di LPSE tender sudah selesai, Heri menjelaskan, kami selesaikan dulu evaluasi semua baru buat jadwal ulang, kemudian baru tahap pembuktian kualifikasi. “Karena sempat ada fitnah jadwal berubah-ubah, maka diselesaikan dulu evaluasinya,” ucapnya
“Hari ini paket sudah pembuktian kualifikasi dan besok baru bisa diumumkan Jalan T Labaidin,” ucap Heri.
Lanjutnya, untuk 8 paket proyek lainnya sudah ditayang sejak Rabu kemarin. Termasuk 10 paket proyek strategis lainnya, yang masuk dalam pengawasan Inspektorat Aceh Singkil, terang Heri (B25).
Baca juga:
