Empat Hari Kosong, Tujuh Desa Proses Plh. Kades Di Subulussalam
banner 325x300

Empat Hari Kosong, Tujuh Desa Proses Plh. Kades Di Subulussalam

  • Bagikan
KABAG Tata Praja Setdako Subulussalam, Khainuddin, SKM saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (21/12). Empat Hari Kosong, Tujuh Desa Proses Plh. Kades Di Subulussalam. Waspada/Ist
KABAG Tata Praja Setdako Subulussalam, Khainuddin, SKM saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (21/12). Empat Hari Kosong, Tujuh Desa Proses Plh. Kades Di Subulussalam. Waspada/Ist

SUBULUSSALAM (Waspada): Sekira empat hari jabatan sejumlah kepala desa di Kota Subulussalam kosong, tujuh SK Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa (Kades) dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) diakui sedang dalam proses. Penunjukan Plh, mengisi kekosongan jabatan itu hingga dilantik Penjabat (Pj) Kades serentak awal Januari 2021.

Demikian Kabag Tata Praja Setdako, Khainuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (21/12). Menurutnya, penunjukan Plh. dari unsur ASN untuk mengisi jabatan Kades yang kosong hingga batas waktu dilantik Penjabat (Pj) Kades dari unsur ASN awal Januari 2021.

Menyoal kekosongan jabatan Kades hingga ditetapkan Plh, Khainuddin mengakui sesuai petunjuk pimpinan. “Sedang diproses pembuatan SK Plh,” jelas dia seraya menambahkan, tiga desa sebelumnya, yakni Kuta Tengah, Kec. Penanggalan, Ciparepare Timur, Kec. Sultan Daulat dan Panglima Sahman, Kec. Rundeng telah di Pj-kan beberapa bulan lalu.

Data diterima Waspada.id, sejumlah Kades defenitif yang habis masa tugas per 18 Desember 2020, Jontor dan Desa Penuntungan, Kec. Penanggalan, Desa Singgersing, Kec. Sultan Daulat, Desa Muara Batubatu, Kec. Rundeng dan Desa Darul Aman, Sikerabang serta Sepang, Kec. Longkib.

Terkait keterlambatan penunjukan Pj. atau Plh. Kades di sana, sejumlah pihak mengkritisi. Bahkan kekosongan jabatan Kades per 18 Desember 2020 hingga akan ditetapkan Pj. atau Plh. Kades ditengarai sebagai sebuah kelalaian pemerintah.

Soal proses penetapan Pj. Kades, aku Khainuddin dasar surat Wali Kota kepada para camat, 11 November 2020 perihal ‘Pengusulan Pj. Kades’ dikatakan, dasar rekomendasi camat mengusulkan Pj. Kades dilengkapi administrasi dan lampiran berita acara rapat camat bersama BPK, hasil musyawarah desa dan biodata diri guna proses lebih lanjut untuk pengangkatan Pj. Kades.

Ketua Ormas LAKI, Ahmad Rambe kepada Waspada.id, Senin (21/12) menilai, empat hari sempat kosong jabatan Kades per 18 Desember 2020 hingga akan ditunjuk Plh sesuai pernyataan Kabag Tata Praja terkesan sebagai kegagalan pemerintah dalam mengelola pemerintahan.

“Habis masa jabatan Kades definitif, sesuai SK 18 Desember 2020, kok bisa hingga 21 Desember 2020 tidak ada Pj atau Plh Kades, inikan aneh,” kritik Rambe. (b17)

 

  • Bagikan