BANDA ACEH (Waspada): Pengamat Politik Eka Januar mengingatkan partai politik lokal dan nasional tak sembarangan merekomendasikan dan mengusung calon Gubernur (Cagub) Aceh pada Pilkada 27 November 2024.
“Saya heran, setiap musim Pilkada, partai-partai politik seolah melupakan kepentingan Aceh. Saat Aceh menghadapi permasalahan pembangunan karena kelemahan kepemimpinan, partai-partai malah sering sembarangan mengusung calon yang tidak layak atau bahkan yang telah terbukti tidak layak saat menjabat,” ujar Eka kepada waspada.id lewat telepon seluler, Kamis (8/8).
Keheranan Eka itu merujuk pada isu rekomendasi Partai Nasdem untuk Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Bustami disebut-sebut sebagai bakal calon gubernur. Saat ini, beberapa baliho dukungan untuknya muncul di beberapa kabupaten kota di Aceh.
Eka, lulusan master ilmu sosial politik dan pemerintahan Universitas Kebangsaan Malaysia, melihat sebagian besar partai politik belum serius untuk memperbaiki dan mengubah Aceh menuju kesejahteraan dan kemajuan. Menurutnya, slogan perbaikan dan perubahan masih sebatas jargon untuk menarik simpati rakyat.
“Perbaikan, perubahan, restorasi dan apa saja istilahnya masih sekedar jargon serta kamuflase iklan untuk menggoda, berbohong dan menipu rakyat,” ujar Dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini.
“Partai-partai masih belum memprioritaskan kompetensi, kualitas, pengalaman, integritas, moralitas, dan ideologi pro-pembangunan dalam mengusung kandidat gubernur maupun bupati dan wali kota di seluruh Aceh. Ini sangat berbahaya dan berisiko bagi keinginan perbaikan dan kemajuan yang diharapkan warga,” imbuh Wakil Dekan FISIP UIN Ar-Raniry ini.
Mantan aktivis ini juga mengkritik tajam perilaku partai politik yang hanya memikirkan kepentingan sempit. “Partai politik seharusnya tidak hanya memikirkan siapa yang melayani mereka, siapa yang punya banyak uang, atau siapa yang bisa mengamankan kepentingan elit partai. Lebih parah lagi jika birokrat bermasalah ikut diusung hanya karena dukungan tokoh informal seperti ulama.”
Eka berharap partai politik serius dalam mengusung calon-calon yang layak dan kompeten, serta menjalankan etika politik dan aturan yang telah mereka buat. Partai-partai harus mempertimbangkan calon-calon yang telah mendaftar secara resmi dan tidak bermain di luar aturan dengan mengusung calon yang tidak mendaftar.
“Agar pengumuman yang dibuka dengan tujuan merekrut putra-putri terbaik bangsa akhirnya seperti menelan air ludah sendiri ke mukanya.”
Dia berharap jangan sampai kesalahan fatal tersebut dimulai dari partai.
“Partai politik adalah miniatur negara dan pemerintahan yang harus memiliki dan menjalankan ideologi, prinsip, dan tujuan sesuai AD ART partai yang telah disepakati,” ujarnya.
Eka juga mengajak masyarakat untuk mengawasi perilaku dan etika partai politik. “Masyarakat harus waspada karena yang akan dipilih adalah mereka yang disodorkan oleh partai. Jangan sampai partai memanfaatkan demokrasi untuk menjebak pemilih,” sebutnya.
Basis Kebutuhan Aceh Bukan Kebutuhan Partai Pengusung
Menurut sarjana alumni Universitas Malikussaleh ini, partai politik di Aceh harus memperjuangkan kebutuhan Aceh masa kini dan masa depan, bukan hanya memaksakan kepentingan partai.
“Tokoh-tokoh di luar Aceh atau pimpinan partai pusat sering tidak memahami apa yang terjadi di Aceh. Dan mereka bisa dilobi untuk mengusung figur yang menguntungkan mereka tanpa mempedulikan kepentingan Aceh,” paparnya.
Jika terus begini, kata Eka, Aceh tidak akan pernah berubah, baik, dan maju. “Kesalahan fatal ini bermula dari partai politik pengusung calon.Kalau suatu partai politik pengusung masih memanfaatkan keadaan kualitas pemilih yang sangat rendah untuk sekedar bicara menang, atau sekedar mendapatkan uang mahar atau servis hingga kepentingan pengamanan suatu kebutuhan partai atau elit partai, seperti bisnis, perizinan dan konspirasi lainnya maka percayalah Aceh tidak akan pernah sejahtera, adil-makmur, tidak akan berubah menjadi lebih baik dan maju meskipun hingga timoh tungkee mie (tumbuh tanduk kucing),” jelas Eka.
Akademisi UIN Ar-Raniry itu juga melihat berdasarkan fakta-fakta menjelang setiap musim Pilkada di Aceh, keterbatasan kemampuan partai-partai dalam melahirkan serta menyeleksi para calon pemimpin selalu terjadi kembali saat mereka merekrut para calon gubernur, bupati dan wali kota dari dalam maupun dari luar partai mereka atau dari kader suatu partai lain.
“Ketidakpedulian partai-partai politik terhadap kebutuhan Aceh pada kepemimpinan yang layak dan memenuhi syarat sering menggiring mereka menjadi pragmatis, ikut-ikutan, oportunistis dan hasil akhirnya adalah tidak pro-rakyat serta pembangunan. Sehingga birokrat dari ASN murni yang sedang menjabat jabatan tinggi pun jadi incaran untuk diusung karena dianggap menguntungkan jangka pendek meskipun mereka tahu bagaimana pilkada Aceh selalu menjadi tempat pesta kekalahan bagi para kandidat gubernur maupun bupati- wali kota yang berlatar belakang birokrat senior maupun ASN yang mencoba peruntungan di dunia politik,” ujar Eka.
Selain itu, kata dia, banyak partai politik sering memaksakan diri mengusung elite birokrat berlatar belakang ASN atau pensiunan ASN, sehingga selalu ada yang berupaya mengusung Pj Gubernur dan Pj Bupati maupun wali kota untuk tujuan eksploitasi jangka pendek.
“”Partai-partai sering melupakan bahwa jika kalangan elite birokrat murni bukanlah pemimpin yang tepat. Apalagi jika sebagian mereka selalu telah menjadi kotor dengan penyimpangan sewaktu menjabat di berbagai level eselon.”(m14)
