Waspada
Waspada » Dua Qanun Disahkan, F-PAN Tolak Pengesahan Satu Qanun
Aceh Headlines

Dua Qanun Disahkan, F-PAN Tolak Pengesahan Satu Qanun

Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan qanun Kab. Pidie Jaya tentang Jumat tertib dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Rabu (23/12). Dua Qanun Disahkan, F-PAN Tolak Pengesahan Satu Qanun. Waspada/Ist
Penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan qanun Kab. Pidie Jaya tentang Jumat tertib dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Rabu (23/12). Dua Qanun Disahkan, F-PAN Tolak Pengesahan Satu Qanun. Waspada/Ist

PIDIE JAYA (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Pidie Jaya mengesahkan dua rancangan qanun yang sudah dibahas oleh badan legislasi menjadi qanun daerah Tahun 2020.

Dua rancangan qanun yang dijadikan qanun yaitu mengenai Jumat tertib dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam pandangan fraksi, keempat fraksi di DPRK Pidie Jaya menyetujui pengesahan rencana qanun Jumat tertib menjadi qanun.

Sedangkan dalam pandangan fraksi mengenai pengesahan rancangan qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diterima oleh tiga fraksi (Genakar, Penas, dan PA), sedangkan Fraksi-PAN menolak pengesahan rencangan tersebut menjadi qanun.

“Kami tidak menerima (menolak) terhadap rancangan qanun perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” sebut Heri Ahmadi dalam pendapat akhir Fraksi-Pan terhadap pembahasan rancangan qanun Kab. Pidie Jaya tentang Jum’at tertib dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Rabu (23/12).

Penolakan itu, menurut F-PAN, pengesahan raqan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu pertimbangan serta dikaji kembali, menelaah dan meneliti dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Fadhillah menyebutkan, setelah melewati sejumlah proses pembahasan hingga pelimpahan ke paripurna untuk disahkan, kedua raqan tersebut sudah bisa disahkan menjadi qanun daerah tahun 2020.

“Qanun Perlindungan Lahan Pertanian Produktif ini penting untuk disahkan, selain karena perintah undang-undang, juga untuk melindungi lahan pertanian produksi dari alih fungsi,” kata Ketua Banleg, Fadhlillah.

Perlindungan lahan pertanian juga berlandaskan perintah undang-undang serta surat Gubernur Aceh, melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi dan juga untuk menjaga pendapatan ekonomi masyarakat.

“Sekarang banyak lahan-lahan pertanian produktif yang didirikan bangunan, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat maupun daerah itu sendiri. Qanun ini khusus untuk melindungi lahan pertanian produktif,” jelasnya.(b23)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2