“Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, keluarga, atau golongan.”
ADA rasa senang dan bahagia mendengar ungkapan Prabowo Subianto pada pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, setelah secara resmi dilantik sebagai orang nomor satu di republik ini di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 November 2024.
Kalimat yang berbunyi, “kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendir, keluarga, atau golongan” seolah menjadi refleksi dari apa yang selama ini dirasakan masyarakat tentang kepemimpinan di berbagai tingkatan yang lebih mementingkan kelompok dan golongannya.
Menurut Advokat dan Mediator LBH Qadhi Malikul Adil, Dr Bukhari, MH, CM, pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, memberi harapan besar bahwa era pemerintahan baru akan membawa angin segar bagi politik yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat luas.
“Jika melihat sejarah politik Indonesia, wacana para pemimpin sering kali lebih condong bekerja untuk kelompok tertentu bukanlah hal baru. Politik patronase, nepotisme, dan orientasi golongan menjadi momok yang terus menghantui berbagai rezim kepemimpinan. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang kembali pada era pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Bukhari.
Menjawab Waspada, Bukhari mengatakan, ke depan, kritik masyarakat terhadap praktik ini semakin tajam, terutama di era digital, di mana informasi tentang kebijakan yang berpihak pada kelompok atau golongan tertentu lebih mudah terakses dan cepat menyebar.
Namun, sebut Bukhari, pertanyaan utamanya adalah: akankah janji ini diimplementasikan dengan baik?. Secara empiris, sebut Bukhari lagi, pengalaman menunjukkan bahwa transisi dari janji politik menuju realisasi seringkali tersendat. Dalam beberapa kasus, sebutnya, kepentingan kelompok atau elit tertentu tetap mendominasi proses pengambilan keputusan, bahkan di saat komitmen awal pemerintah tampak sangat pro-rakyat.
“Di sinilah tantangan terbesar bagi Prabowo. Jika ia serius dengan pidatonya, langkah konkrit harus segera diambil untuk memastikan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari kepentingan golongan,” kata Bukhari.
Salah satu cara untuk mewujudkan ini, lanjut Bukhari, adalah dengan memperkuat sistem checks and balances dalam birokrasi, memastikan bahwa kebijakan publik dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional, bukan golongan. Harapan besar masyarakat Indonesia ada di pundaknya saat ini.
Jika Prabowo mampu mewujudkan komitmen ini, maka, sebut Bukhari, Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga sebagai presiden yang membawa perubahan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, jika hal ini hanya menjadi janji politik semata, maka kekecewaan masyarakat akan semakin dalam, dan skeptisisme terhadap para pemimpin bangsa akan terus berlanjut.
“Oleh karena itu, kita tunggu implementasi nyata dari pidato Prabowo. Semoga kata-kata “kita bekerja untuk rakyat” benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok kecil. Sebuah harapan besar yang membutuhkan komitmen besar pula,” demikian pandangan Akademisi IAIN Lhokseumawe itu. WASPADA.id/Maimun Asnawi, S.HI, M.Kom.I
