Waspada
Waspada » DPW AGPAII Aceh Berharap Pemerintah Bantu Biaya PPG Guru PAI
Aceh Pendidikan

DPW AGPAII Aceh Berharap Pemerintah Bantu Biaya PPG Guru PAI

Ketua DPW AGPAII Aceh, Ahlul Fikri didampingi Sekretaris Muhammad Yani dan Wakil Ketua Mustafa usai temu ramah dengan Plt. Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Djulaidi, Selasa (11/2).Waspada/Ist
Ketua DPW AGPAII Aceh, Ahlul Fikri didampingi Sekretaris Muhammad Yani dan Wakil Ketua Mustafa usai temu ramah dengan Plt. Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Djulaidi, Selasa (11/2).Waspada/Ist

LANGSA (Waspada): Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Guru Pendidikan Agam Islam Indonesia (DPW AGPAII) Provinsi Aceh, Selasa (11/2) berharap pemerintah daerah dapat membantu biaya Program Profesi Guru (PPG) Guru PAI di Aceh.

Ketua DPW AGPAII Aceh, Ahlul Fikri SPdI. MPd didampingi Sekretaris Muhammad Yani, S.Pd.I. M.Ag dan Wakil Ketua Mustafa, S.Pd.I. M.Ag kepada wartawan via telefon selularnya usai temu ramah dengan Plt. Kakanwil Kemenag Aceh, Drs Djulaidi.

Dikatakan Ahlul Fikri, menyikapi itu pihaknya bergerak cepat untuk melakukan audiensi dan temu konsultasi dengan berbagai pihak dalam rangka mencari solusi terhadap pelaksanaan Program Profesi Guru (PPG) PAI.

Sesuai surat Direktur PAI Kemenag RI bahwa kuota peserta PPG PAI tahun 2020 hanya 1.000 untuk seluruh Indonesia, sementara data AGPAII yang menunggu antrian untuk PPG PAI 32.336 orang se Indonesia.

“Bila ini tidak mendapatkan bantuan pemerintah daerah di kab/kota dan provinsi maka dipastikan PPG Guru PAI akan menunggu antrian yang sangat lama sampai 32 tahun ke depan,” ungkapnya.

Sambungnya, tentunya kondisi ini sangat miris mengingat guru mata pelajaran (Mapel) lain yang sangat mudah mendapatkan jatah PPG untuk memperoleh tunjangan sertifikasinya juga guru madrasah yang punya kuota lebih banyak dari GPAI.

“Guru madrasah mendapatkan kuota 9.000 guru, sementara guru PAI hanya 1.000 orang. Kondisi amat disayangkan mengingat guru PAI sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah umum, terlebih mereka sebagai agen untuk pembentukan karakter siswa khususnya di sekolah umum,” sebutnya.

Apalagi, urai Ahlul Fikri lagi, mengingat batasan pelaporan data ke pusat tanggal 21 Februari 2020, pada tanggal tersebut sudah punya data pemerintah daerah mana saja yang mau membiayai PPG GPAI di Indonesia.

“Ini sangat krusial dan harus disikapi oleh Pemerintah Aceh dan bupati/wali kota di Aceh,” sambung Sekretaris, Muhammad Yani yang turut membawakan database calon guru PPG PAI se Indonesia.

Kita menunggu reaksi dan perhatian Pemerintah Aceh, wali kota dan bupati agar Guru PAI mendapat bantuan pembiayaan PPG dari dana APBA dan APBK. Kalau ini tidak mendapat perhatian serius, maka dipastikan PPG PAI akan berakhir 32 tahun yang akan datang.

“Atas dasar ini, kami bergerak untuk terus melakukan temu konsultasi dengan pihak terkait termasuk akan mengagendakan pertemuan dengan Komisi VI DPR Aceh dan Plt. Gubernur Aceh guna adanya solusi terbaik untuk Para Guru PAI ini,” ujar Muhammad Yani.

“Kami guru Pemda, diangkat oleh pemerintah daerah, kiranya mendapat perhatian. Kami berharap mendapat perhatian dan bantuan pihak pihak terkait. Semoga apa yang kita perjuangkan mendapat hasil yang maksimal,” harapan Wakil Ketua IIDPW AGPAII Aceh, Mustafa.(m43)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2