SIGLI (Waspada): Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie sorot tes seleksi tulis yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) terhadap 10.269 peserta calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Para wakil rakyat di parlemen Pidie, itu pun berharap KIP setempat dapat menggunakan azas akuntabilitas dalam melaksanakan rekrutmen anggota badan Ad Hoc tersebut. Karena itu, pada seleksi berikutnya berupa tes wawancara, para wakil rakyat di Blang Asan berharap tes wawancara itu dapat dilakukan secara terbuka.
“ Tahapan berikutnya setelah seleksi tes tulis, akan dilakukan tes wawancara. Jadi, supaya azas akuntabilitas itu ada. Komisi I berharap supaya tes wawancara itu dilakukan jangan tertutup. Dengan begitu kita bisa melihat proses yang jujur dan adil (Jurdil)” kata anggota Komisi I DPRK Pidie T. Saifullah, TS, Rabu (11/1).
Sebut dia, dengan dilakukan tes wawancara secara terbuka seperti yang disarankan pihaknya, itu secara otomatis akan menepis semua isu miring yang berkembang dimasyarakat selama ini. Bahwa perekrutan PPS itu dilakukan KIP Pidie sudah sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan begitu, azas akuntabilitas yang diharapkan, itupun terpenuhi sehingga tidak ada lagi curiga, dan indikasi bahwa proses perekrutan calon anggota PPS hanya melengkapi persyaratan.
Selain itu, T Saifullah,TS, yang juga ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Pidie mengatakan Komisi I DPRK Pidie sangat berharap Panwaslu Kabupaten Pidie dapat mengaktifkan Pos aduan serta melakukan sosialisasi Pos aduan itu kepada masyarakat sekaligus mendapingi masyarakat pada saat ada warga yang membuat laporan. Kita paham yang namnya indikasi itu harus mempunya dua saksi.
“Kami sangat berharap kepada Panwaslu. Karena kita tahu Panwaslu ada membuka Pos Aduan, tetapi hari ini Pos aduan, itu masyarakat yang merasa terzalimi t tetapi ingin membuat laporan tetapi tidak berani sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan” pungkasnya (b06)
TEKS FOTO : Komisi I DPRK Pidie dipimpin Ibrahim, CIA, melakukan rapat dengan anggota Panwaslu di kedung DPRK Pidie, Selasa (10/1) Waspada/Muhammad Riza
