SIGLI (Waspada): Anggota DPRK Pidie, Muhammad S.Pd.I, meminta anggaran penyelenggaraan Syariat Islam ditingkatkan.
“Secara umum program urusan Syari’at Islam sudah tercapai dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Yakni, tidak adanya anggaran untuk penyelenggaraan Syariat Islam” kata politisi Partai Aceh (PA) Muhammad S.Pd.I, sebagaimana dibacakannya dalam Nota Rekomendasi DPRK Pidie terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran (TA) 2022, di ruang Rapat Utama gedung dewan, Rabu (24/5).
Menurut dia, sejatinya untuk kebutuhan pelaksanaan Syariat Islam, dalam qanun sudah diatur dan disebutkan dengan tegas wajib menganggarkan anggaran sebesar lima persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) setiap tahun. Dengan begitu, kekhususan Aceh bisa dijalankan dengan maksimal.
Karena itu, perlu terus dilakukan dialog, diskusi-diskusi untuk mengatasi kebuntuan dan penganggaran, dan sejurus dengan itu seraya mencari jalan keluar sehingga kewenangan khusus dan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dapat diisi dan berjalan sesuai diharapkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyorot soal pembangunan lanjutan Masjid Agung Al-falah Sigli. Menurut dia, pembangunan rumah ibadah ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pidie untuk keberlangsungan pembangunannya, terutama dari sisi pengalokasian anggaran agar dapat dilaksanakannya setiap tahun anggaran.
Selama ini sebut dia, dana operasional masjid Agung Al-Falah dikeluhkan dengan harapan bisa dialokasikan sedikit untuk kegiatan pengajian rutin dan sebagainya. “Hanya saja selama ini operasional yang berjalan hanya diperoleh dari sedekah celengan saja tanpa ada pemasukan dari sumber lainnya” katanya.
Untuk itu, imbuh Muhammad S.Pd.I, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie merekomendasikan perlunya penganggaran lanjutan terhadap pembangunan Masjid Agung Al-Falah yang masih mangkrak, diprioritas untuk dilanjutkan. Kemudian, harus adanya sistem pengawasan yang ketat serta menyeluruh secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari proses pengadaan barang atau jasa hingga masa penyelesaian.
Memperbanyak sosialisasi tentang keberadaan qanun-qanun syari’at dan menambah intensitas koordinasi dengan semua pihak. Dan terakhir wajib adanya penambahan pagu untuk tahun anggaran selanjutnya sehingga semua program kegiatan dapat terlaksana.
Baitul Mal Ceroboh
Muhammad juga menyorot kinerja Komisioner Baitul Mal Kabupaten Pidie yang lemah dan ceroboh. Kondisi tersebut kata dia berdampak pada salah transfer penyaluran bantuan sosial. “Ini menjadi kacau yang menunjukkan terjadi kecerobohan petugas sehingga tidak sesuai dan disinyalir bisa memicu terjadinya penyelewengan” katanya.
DPRK Pidie sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan berharap ke depan tidak terulang lagi. Karena dampak dari kekonyolan salah transfer anggaran bantuan sosial tersebut menyebabkan lembaga Baitul Mal Kabupaten Pidie tercoreng.
“Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Baitul Mal berfungsi sebagai perbendaharaan negara, seluruh kekayaan yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fa’i, ghanimah, kafarat, dan wakaf dikelola oleh Baitul Mal dan ditasyarufkan untuk kepentingan umat Islam di mana dana-dana tersebut digunakan para pemimpinnya untuk mensejahterakan rakyat, salah satunya adalah untuk mengatasi masalah kelaparan kaum fakir miskin” katanya.
Karena itu DPRK Pidie merekomendasikan kepada Baitul Mal Pidie untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, melakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dengan rasa kehati-hatian dan disiplin yang tinggi. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan ZIS yang optimal, tepat sasaran dan memberikan informasi ZIS melalui media cetak, bulletin, baliho dan media digital lainnya. (b06)
