SIGLI (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi atas kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie. Terutama, terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target.
Catatan dan rekomendasi DPRK Pidie, itu dibacakan anggota DPRK Pidie Muhammad. S.Pd.I, dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie, tentang penutupan penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (KKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022, di ruang Rapat Utama gedung DPRK Pidie, Rabu (24/5).
Dalam laporan yang dibacakan politisi Partai Aceh (PA) Kabupaten Pidie tersebut, terdapat lima catatan dan rekomendasi yang disampaikan. Adalah, Masih lemahnya kinerja dinas dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya,berdasarkan data faktual, perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal. Perlu menginventarisir sumber PAD dari Pos Retribusi pemakaian kekayaan daerah secara faktual sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dapat terpenuhi.
Kemudian, perlu intensifikasi dalam upaya peningkatan sumber-sumber PAD melalui langkah konkrit berupa tertib administrasi kontrak sewa dan peningkatan kapasitas petugas, dan yang terakhir DPRK Pidie telah membentuk Pansus Nomor : 05/ DPRK-Pidie/2023 tentang Panitia Khusus terhadap pengelolaan aset Kabupaten Pidie untuk mendata seluruh aset baik bergerak maupun tidak bergerak, dan juga untuk mengetahui penyebab target PAD yang setiap tahun anggaran tidak terpenuhi.
Sementara Pj Bupati Pidie Ir Wahyudi Adisiswanto M.S.I, dalam pidato singkatnya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama kepada pimpinan dan anggota DPRK Pidie yang telah membahas secara internal LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022.
Dengan begitu kata dia, menghasilkan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Pria yang ramah tersebut juga menyampaikan rasa terimakasih atas catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022, yang menurutnya itu merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran masukan maupun koreksi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pidie selama tahun anggaran 2022.
Rekomendasi tersebut, kata Wahyudi Adisiswanto akan menjadi acuan dan pondasi pihaknya untuk memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Pidie pada tahun anggaran berikutnya.
Dia menyampaikan, bahwa pada 2022 banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kendati di sisi lain masih terdapat kekurangan di berbagai sektor. Diantaranya, permasalahan pembangunan ke depan semakin penuh tantangan.
“Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya (b06)
