DPRK Lhokseumawe Mediasi Kasus Tak Bayar Gaji Pekerja - Waspada

DPRK Lhokseumawe Mediasi Kasus Tak Bayar Gaji Pekerja
Disnaker Aceh Dan PT. PBAS Mangkir

- Aceh
  • Bagikan

LHOKSEUMAWE (Waspada): Ketua DPRK Lhokseumawe Ismal A. Manaf menggelar upaya mediasi kasus tak bayar gaji pekerja PT. MITAI di ruang pertemuan lantai dua kantor DPRK setempat, Senin (18/10), namun ironisnya justru Disnaker Aceh dan PT. PBAS mangkir alias absen.

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 13:00 itu, hanya dihadiri 30 pekerja PT. MITAI yang menjadi korban belum menerima gaji dari PT. PBAS dan Kabid Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Anha. Sedangkan Disnaker Provinsi Aceh justru tidak hadir tanpa memberi alasan resmi.

Demikian juga dengan PT. PBAS tidak memenuhi undangan mediasi itu dengan alasan tidak punya masalah dan telah mengantongi surat rekomendasi dari Disnaker Aceh yang menyatakan tidak ada permasalahan lagi dengan para pekerja PT. MITAI.

Akibat tidak hadirnya Disnaker Aceh dan PT. PBAS, upaya mediasi oleh wakil rakyat terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan pada pemanggilan kedua.

Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail A. Manaf mengaku kecewa dengan sikap Disnaker Aceh dan PT. PBAS yang tidak beritikad baik menyelesaikan masalah pembayaran gaji 30 pekerja PT. MITAI.

Bahkan masalah ini kian terasa rumit dengan tindakan Disnaker Aceh yang mengeluarkan surat rekomendasi kepada PT. PBAS yang dianggap telah menyelesaikan masalah dengan pekerja PT. MITAI.

Surat itu dikeluarkan secara sepihak oleh Disnaker Aceh tanpa ada koordinasi dengan Disnaker Kota Lhokseumawe dan kenyataannya sampai hari ini gaji 30 pekerja PT. MITAI sama sekali belum dibayarkan.

Ismail mengaku pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada Disnaker Aceh untuk mempertanyakan perihal surat rekomendasi untuk PT. PBAS secara sepihak dan tidak sesuai dengan fakta. “Bila surat resmi kami tidak juga direspon atau diabaikan, maka kami akan menyurati Gubernur Aceh untuk mempertanyakan tindakan mereka yang tidak sesuai fakta. Karena ini menyangkut nasib orang lain yang sudah bekerja berbulan-bulan tapi gajinya belum dibayar oleh PT. PBAS,” tegasnya.

Sementara Kabid Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Anha mengaku kaget dan baru mengetahui adanya surat rekomendasi Disnaker Aceh untuk PT. PBAS. “Saya baru tahu informasi itu dalam pertemuan mediasi tadi. Karena kami tidak tahu dan tidak pernah dikoordinasikan oleh Disnaker Provinsi Aceh. Padahal kita sedang tangani kasus gaji pekerja yang belum dibayar PT. PBAS,” terangnya.

Anha menjelaskan, meski upaya mediasi telah ditunda, namun pihaknya tetap menjalankan tugasnya untuk melakukan pemanggilan resmi yang ketiga kalinya untuk PT. PBAS.

Apabila tidak juga diindahkan atau tidak memenuhi panggilan maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas menempuh melalui jalur hukum dengan melimpahkan pekara ini ke Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe.

Anha mengaku pihaknya sudah sering menangani kasus belum bayar gaji pekerja yang terjadi pada perusahaan lainnya. Namun semuanya tetap bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya karena kedua belah pihak dapat dimediasi.

Akan tetapi, untuk kasus 30 pekerja PT. MITAI yang belum dibayar gajinya oleh PT. PBAS justru menjadi sangat rumit lantaran Pihak PT. PBAS tidak beritikad baik untuk hadir dalam pertemuan untuk dimediasi. (b09)

Keterangan Foto : Karena Disnaker Aceh dan PT PBAS Mangkir, Senin (18/10), Ketua DPRK Lhokseumawe Ismail. A. Manaf menunda upaya mediasi kasus 30 pekerja tak dibayarkan gaji di ruang pertemuan lantai dua Gedung DPRK setempat. Waspada/Zainuddin Abdullah

  • Bagikan