DPRK Gayo Lues Tolak LPJ APBK Bupati 2020 Dijadikan Qanun

DPRK Gayo Lues Tolak LPJ APBK Bupati 2020 Dijadikan Qanun

  • Bagikan
Suasana sidang paripurna LPJ Bupati APBK 2020, Selasa (3/8). DPRK Gayo Lues Tolak LPJ APBK Bupati 2020 Dijadikan Qanun. Waspada/Ist
Suasana sidang paripurna LPJ Bupati APBK 2020, Selasa (3/8). DPRK Gayo Lues Tolak LPJ APBK Bupati 2020 Dijadikan Qanun. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues menolak Laporan Pertanggung Jawaban APBK 2020 untuk dijadikan qanun. Demikian H. Ibnu Hasyim mengatakan kepada Waspada.id, Rabu (4/8).

Berbicara melalui selular, Wakil Ketua DPRK dari Partai Demokrat yang tergabung dalam Fraksi Golkar ini mengungkapkan bahwa Sidang Paripurna DPRK Gayo Lues terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK 2020 kembali dilaksanakan Selasa (3/8) setelah diskor beberapa hari karena pihak eksekutif meminta waktu untuk meminta saran kepada BPK RI dan BPKP, atas adanya pelaksanaan anggaran yang belum dapat diterima oleh DPRK.

Pada sidang yang diwakili Wakil Bupati Said Sani menggantikan Bupati Muhammad Amru yang tidak hadir menyampaikan nota LPJ pelaksanaan APBK 2020, biasanya dilanjutkan dengan pandangan umum anggota atau fraksi atas apa yang telah disampaikan oleh bupati selaku pimpinan daerah maupun sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagai APBK tahun 2020 lalu.

Namun kali ini, ungkap Ibnu, ada yang sangat berbeda usai Wabup menyampaikan laporannya, langsung pada sesi pandangan Gabungan Fraksi yang ada yakni Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Gayo Peduli, juru bicara kedua fraksi mengatakan LPJ Pelaksanaan APBK 2020 menjadi Peraturan Bupati (Perbup) Gayo Lues. Hal ini iuga diperkuat dengan penyampaian Ketua DPRK Ali Husin.

“Laporan nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun 2020 tidak dapat dijadikan qanun atau Perda, DPRK meminta dijadikan Perbup karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana pelaksanaan laporan pertanggung jawaban ini paling lambat dilaksanakan Juli 2021, sedangkan saat ini sudah masuk Agustus 2021, penyusunan RAPBK 2022 sudah sangat mendesak, sehingga DPRK meminta nota laporan pertanggung jawaban Bupati APBK 2020 dibuat dalam peraturan bupati saja, hal itu juga diperbolehkan dalam aturan,” ujar Ali Husin seperti dikutip Ibnu Hasyim.

Menurut Ibnu, apa yang terjadi dalam sidang DPRK merupakan hal yang pertama sekali terjadi, tentunya hal ini menjadi perhatian bahwa semua pelaksanaan APBK wajib disusun dengan baik dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. “Jadikan ini sebagai pengalaman agar ke depan tidak terjadi lagi,” demikian Ibnu mengakhiri pembicaraannya.(m14)

  • Bagikan