Waspada
Waspada » DPRK Aceh Timur Digeruduk
Aceh Headlines

DPRK Aceh Timur Digeruduk

Korlap Aksi, Zulkifli, menyampaikan orasi dalam aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat di depan Gedung DPRK Aceh Timur di Idi, Senin (12/10). DPRK Aceh Timur digeruduk. Waspada/M. Ishak
Korlap Aksi, Zulkifli, menyampaikan orasi dalam aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat di depan Gedung DPRK Aceh Timur di Idi, Senin (12/10). DPRK Aceh Timur digeruduk. Waspada/M. Ishak

IDI (Waspada): DPRK Aceh Timur digeruduk. Gedung DPRK Aceh Timur kembali digeruduk mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Aceh, Senin (12/10). Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat itu mendapatkan penjagaan dan pengawalan ketat dari pihak keamanan, baik TNI/Polri maupun Pol-PP.

Korlap Aksi, Zulkifli, di depan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Timur, meminta para wakil rakyat yang duduk di DPRK Aceh Timur secara kelembagaan untuk menolak dan membatalkan UU Omnibus Law kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami juga meminta para wakil rakyat kami di DPRK Aceh Timur untuk memahami kembali UU Omnibus Law dan penyesuaian dengan Qanun Aceh,” teriak Zulkifli saat DPRK Aceh Timur digeruduk.

Selain itu, ke-40 anggota DPRK Aceh Timur untuk menyatakan sikap dan mendesak Plt Gubernur Aceh agar dikeluarkan surat penolakan UU Omnibus Law ke Presiden RI.

“Kami rakyat dan bapak-bapak adalah wakil kami di DPRK Aceh Timur, mari kita sama-sama menolak UU Omnibus Law. Setuju?,” tanya Zulkifli.

Aksi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menggugat itu lahir dari pengesahan UU Omnibus Law di DPR RI, 5 Oktober 2020 lalu. Dianggap, para wakil rakyat di Senayan telah berkhianat ke rakyat.

“UU Omnibus Law ini kami nilai sebuah musibah yang sangat besar rakyat Indonesia karena, dengan UU Cipta Kerja tersebut, telah membuka karpet merah untuk para investor dan mengenyampingkan kepentingan rakyat,” timpa Zulkifli.

Akibat keputusan DPR RI itu, Zulkifli menyatakan bahwa DPR saat ini bukan lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kami namai sebagai DEWAN PENGHIANAT RAKYAT.

“Kami melihat, sejak tanggal 5 – 8 Oktober 2020, DPRK belum menyatakan sikap terkait UU tersebut. Untuk itu, kami datang kemari untuk mengambil alih parlemen ini,” timpanya. (b11).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2