Waspada
Waspada » DPRK Aceh Tamiang Sidang Paripurna Tanpa Quorum
Aceh

DPRK Aceh Tamiang Sidang Paripurna Tanpa Quorum

Tampak sejumlah anggota DPRK Aceh Tamiang yang mengikuti sidang paripurna, Jumat (10/7) sore. Waspada/Muhammad Hanafiah

KUALASIMPANG (Waspada): DPRK Aceh Tamiangmenggelar sidang paripurna ilegal dengan jumlah anggota dewan tidak sesuai quorum dan Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang, Jumat (10/7) sore.

Berdasarkan pengamatan Waspada Jumat (10/7) sore, DPRK Aceh Tamiang menggelar sidang paripurna dengan agenda pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2020 tentang persetujuan Penetapan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Perubahanan Kedua atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020.

Selain itu ada juga sidang paripurna pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahanan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Aceh Tamiang,Suprianto dan Wakil Ketua,Muhammad Nur ,dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang, HT.Insyafuddin,unsur Forkompinda dan Forkompinda Plus Aceh Tamiang, Utusan SKPK dan undangan lainnya.

Ketua DPRK Aceh Tamiang ,Suprianto ketika membuka sidang menyatakan jumlah peserta yang hadir 21 orang .

Namun ketika Waspada menghitung jumlah anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir mengikuti kedua sidang tersebut hanya 15 orang yaitu Suprianto(Ketua DPRK Aceh Tamiang),Muhammad Nur (Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang) dan anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir mengikuti kedua sidang tersebut adalah Muhammad Irwan,Salbiah, Fitriadi,Dedi Suryansah,HT.Rusli, Muhammad Saman,Purwati,Tri Astuti,Zulfidar ,Ngatiyem,Sarhadi,Rahmad Syafrial , H.Syaiful Sofyan.

Berdasarkan catatan Waspada jumlah Ketua dan Wakil Ketua ada 2 orang serta 27 orang sebagai anggota DPRK Aceh Tamiang semuanya sebanyak 30 orang. Sedangkan yang hadir untuk mengikuti sidang paripurna tersebut hanya 15 orang.

Berdasarkan analisis Waspada, berarti sidang paripurna tersebut patut diduga illegal karena jumlah yang mengikuti sidang paripurna tersebut tidak cukup qorum.

Masih berdasarkan analisis Waspada, menurut kententuan peraturan tata tertib yang berlaku ,rapat paripurna tidak mengambil keputusan ketentuan qorum dihadiri ikut sidang 16 orang,sedangkan jika sidang paripurna pengambilan keputusan ketentuan korum 21 orang.

Kabag Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang .Rahimuddin Amin ketika dikonfirmasi Waspada, Jumat (10/7) sore seusai sidang paripurna tersebut menyatakan kalau rapat paripurna tidak mengambil keputusan korum 16 orang dan kalau mengambil keputusan korum 21 orang yang hadir ikut sidang.

Rahimuddin menegaskan sidang paripurna tadi adalah pengambilan keputusan dan yang menandatangani daftar hadir 21 orang.

Namun Waspada menyatakan kepada Rahimuddin bahwa sidang paripurna yang berlangsung Jumat (10/7) sore hanya ada 15 orang yang ikut sidang paripurna sudah termasuk ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang.Berarti Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang diduga telah menggelar sidang paripurna yang diduga ilegal yang turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Tamiang, Forkompinda, Forkompinda Plus ,SKPK dan undangan lainnya ?

Kabag Hukum dan Persidangan DPRK Aceh Tamiang itu tidak membantah dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wakil Bupati Aceh Tamiang, HT. Insyafuddin dalam sambutannya menyatakan pihaknya atas nama Pemkab Aceh Tamiang dan selaku Pimpinan Daerah sangat apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan beserta seluruh anggota dewan terhormat yang telah menyetujui Rancangan Qanun tersebut.

“Kami sangat memahami ,selama proses pembahasannya yang menyita waktu dan pemikiran dengan sungguh-sungguh,tentunya tidak luput dari diskusi-diskusi yang terkesan alot, namun semua itu hanya tidak lebih dari keinginan semua pihak untuk melahirkan qanun yang berkualitas yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan sebagaimana mestinya,” tegas Wabup Aceh Tamiang.

Namun ketika Waspada menyinggung tentang jumlah kourum anggota dewan yang ikut sidang paripurna tersebut, Wabup Aceh Tamiang menyatakan sudahlah hal itu tidak usah dipersoalkan ”Saling pengertian sajalah,” ucap Wabup sambil berlalu naik ke mobil dinasnya meninggalkan gedung DPRK Aceh Tamiang.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur kepada Waspada, Sabtu (11/7) menyatakan cukup kuorum karena yang hadir dan teken absen 21 orang.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto kepada Waspada menyatakan, Menurut sepengetahuannya dari tatib yang dibacakan oleh sekwan sudah terpenuhi korum, ya berarti sidang dapat dilanjutkan.(b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2