Waspada
Waspada » DPRK Aceh Tamiang Minta Relokasi Pasar Upah Secara Maksimal
Aceh

DPRK Aceh Tamiang Minta Relokasi Pasar Upah Secara Maksimal

KUALASIMPANG (Waspada): Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon,SH meminta agar pelaksanaan pembangunan relokasi pasar Simpang Empat Upah, Kecamatan Bendahara supaya dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah dilakukan pemindahan pedagangnya.
“ Kita berharap agar lokasi ini disiapkan secara matang, baik pematangan lahan dan pembangunan kiosnya, termasuk pendataan para pedagangnya jangan nanti ada pedagang tidak dapat kios sehingga timbul masalah baru” harap Fadlon sembari menambahkan Pasar Upak merupakan pusat putaran ekonomi kedua terbesar setelah Kota Kualasimpang.
Anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang, Saiful Sofyan disela-sela melakukan peninjauan lahan relokasi pasar Upah pada Rabu (14/10) dan di dampingi Wakil Ketua,Fadlon serta anggota Komisi II menyebutkan, terkait anggaran pembangunan pajak tersebut kedepannya akan menjadi tanggungjawabnya bersama rekan – rekan anggota dewan.
“ Kami pastikan karena ini kepentingan masyarakat banyak, kami DPRK Aceh Tamiang mendukung sepenuhnya,” tegas Saiful Sofyan sembari menambahakn, apalagi permasalahan ini adalah bahagian dari pemberdayaan perekonomian pedagang agar mereka bisa berjualan secara maksimal demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koprindag Aceh Tamiang, Rafie menjelaskan, lahan relokasi pajak ini merupakan pinjam pakai dari lahan HGU PT. Surya Mata Ie (Grub PT Mapoli Raya) yang telah diusahakan oleh Bupati Aceh Tamiang H. Mursil seluas dua hektar. “ Tahap pertama kemarin kita sudah tumbang seluas lima rante, tapi setelah kita desain untuk perlengkapan pajak kita akan tumbang pohon sawitnya seluas lima rantai lagi sehingga total sepuluh rantai,” ujarnya.
Rafie menjelaskan, upayakan untuk merelokasikan pedagang kaki lima yang berada di pasar pajak pagi Upah karena salah satunya adalah kondisi sangat rawan keemacetan, untuk areal relokasi tersebut direncanakan akan dibangun 100 kios berukuran 3 x 4 meter, pajak los, pajak ikan, tempat parkir, MCK serta Musholla.
Menurutnya, pembangunan tahap pertama akan dibangun oleh tiga kampung yaitu kampung, dua kampung dalam Kecamatan Bendahara yaitu Kampung Upah dan Kampung Perkebunan Upah serta Kampung Simpang Empat Kecamatan Karang Baru. “ Pembangunan tahap awal melalui BUMK menggunakan dana desa dan pembangunan lanjutannya akan anggarkan melalui APBK Aceh Tamiang serta APBN.
Disampaikan Rafie, dalam hal ini Bupati Aceh Tamiang, H.Mursil meminta segera dilaksanakan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian pedagang, untuk tiga Datok Penghulu dalam melaksanakan pembangunan kios baru dilaksanakan setelah selesainya desain gambar yang saat ini sedang dikerjakan. “ Desain kiosnya sedang kita persiapkan, biar sama bentuk yang dibangun oleh kampung dan pemerintah,” tambah Rafie.
Adapun anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang yang ikut melakukan peninjauan lahan relokasi pasar Upah tersebut yaitu Ketua Komisi H. Samuri dan anggotanya, Salbiah dan Salman. Kemudian terlihat juga Kepala Mukim Upah Hulu, Kepala Mukim Simpang Empat, Datok Penghulu Upah, Datok Penghulu Perkebunan Upah, Datok Penghulu Simpang Empat Upah.(b15).
Waspada / Yusri
Teks foto : Wakil Ketua dan Komisi II DPRK Aceh Tamiang saat meninjau lahan relokasi pasar Upah, Kecamatan Bendahara.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2