DPRK Aceh Tamiang Disomasi Terkait Program PSR

- Aceh
  • Bagikan
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto saat menerima surat somasi tentang program PSR yang diajukan Muhammad Hanafiah seorang wartawan senior Aceh Tamiang. Waspada/Yusri
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto saat menerima surat somasi tentang program PSR yang diajukan Muhammad Hanafiah seorang wartawan senior Aceh Tamiang. Waspada/Yusri

ACEH TAMIANG (Waspada): Muhammad Hanafiah, salah seorang warga Kampung Bukit Tempurung, Kecamatan Kualasimpang mengajukan somasi surat kepada DPRK Aceh Tamiang terkait dugaan kurang transparansinya informasi yang diberikan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari hasil peninjauan lapangan dan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam program ini oleh Komisi II DPRK setempat.

Pengajuan surat somasi oleh Muhammad Hanafiah yang diserahkan Senin (23/3) tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto di dampingi Ketua Komisi II,H.Samuri, Sekretaris Komisi, Muhammad Saman dan anggota Komisi, H.Saiful Sofyan dan Salbiah.

Muhammad Hanafiah yang juga salah seorang wartawan senior di Aceh Tamiang dalam surat somasinya mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan tentang dasar hukum dan konsideran yang digunakan oleh Komisi II DPRK Aceh Tamiang sehingga tidak memberikan penjelasan terkait hasil temuan Komisi II tentang dugaan kasus PSR.

Kemudian adakah Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku untuk tidak mempublikasikan hasil temuan Komisi II terkait PSR, pemohon somasi meminta kepada DPRK Aceh Tamiang, khususnya Komisi II agar segera memberikan hasil temuan Komisi secara lengkap terkait dugaan kasus PSR.

Muhammad Hanafiah juga mendesak DPRK Aceh Tamiang segera menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil temuan Komisi II terkait PSR dan melaporkan kepada Bupati Aceh Tamiang, aparat penagak hukum serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

“ Jika surat somasi ini tidak dijawab oleh DPRK Aceh Tamiang atau Komisi II dalam jangka waktu 7 hari kerja, maka saya akan membawa kasus ini keranah hukum yaitu menghalangi tugas pers dan dugaan pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundangan berlaku,” tegas Muhammad Hanafiah.

Dijelaskannya, Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapat bantuan dana program PSR yang bersumber dana dari BPDPKS, seperti diketahui, program tersebut menimbulkan berbagai masalah antara lain tentang lahan yang dijadikan masuk dalam program yaitu lahan kebun tambung (karet).

Soal lahan kebun sawit yang tumbang tetapi belum ditanam, soal lahan yang sudah ditanam sawit tetapi ada yang tidak ditanami kacangan dan biaya racun hama serta pupuk yang belum diberikan.

Penarikan Uang Bantuan

Selanjutnya, menyangkut penarikan uang bantuan di rekening bank dan pelaksanaan program yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan berbagai persoalan lainnya yang muncul serta menjadi perbincangan publik karena disoroti oleh media cetak maupun elektronik.

Menurut Hanafiah, terkait hal ini Komoisi II DPRK Aceh Tamiang sudah turun langsung kelokasi menanyakan kepada warga (petani) penerima bantuan maupun warga lainnya serta Datok Penghulu pada titik lokasi program PSR.

“ Dewan juga sudah memanggil pihak pelaksana PSR yaitu Koperasi dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang untuk meminta dokumen administrasi terkait program PSR di Aceh Tamiang,” tutur Hanafiah.

Lanjutnya, bahwa sebelumnya pemohon somasi sudah pernah meminta penjelasan kepada Ketua Komisi II DPRK Aceh Tamiang terkait kinerja komisi dalam menangani kasus program PSR tersebut.

Bahkan menanyakan hasil temuan-temuan Komisi II tentang hal itu tetapi belum diberikan penjelasan untuk di publikasikan agar publik mengetahui hasil temuan Komisi II DPRK Aceh Tamiang.

“Seharusnya DPRK Aceh Tamiang, khususnya Komisi II memberikan hasil temuan terkait dugaan kasus PSR demi membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik.”

Harap Muhammad Hanafiah sembari menambahkan, bahkan UUD 1945 sudah jelas memberikan payung hukum dan begitu juga UU Nomor 9 tentang Pers serta regulasi lainnya sudah mengatur dengan jelas terkait dalam memperoleh informasi yang jelas.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto membenarkan, surat somasi tentang program PSR tersebut sudah diterima dan berkas somasi dimaksud telah diserahkan kepada Sekretrasi Komisi II. (cri)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *