Waspada
Waspada » DPRK Abdya Harap Musrenbang Usulkan Program Prioritas
Aceh

DPRK Abdya Harap Musrenbang Usulkan Program Prioritas

Waspada /Syafrizal Julinardi, anggota DPRK Abdya dari Partai Hanura.

 

BLANGPIDIE (Waspada): Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Aceh Barat Daya (Abdya), berharap pemerintah tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, agar lebih memperhatikan usulan prioritas program pembangunan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurut Julinardi, anggota DPRK Abdya dari Partai Hanura Selasa (23/2), usulan prioritas sangat perlu diperhatikan pemerintahan Desa maupun Kecamatan, agar nantinya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

“Kami berharap pemerintah daerah, dalam hal ini SKPK, agar memperhatikan program yang menjadi prioritas percepatan pembangunan di Abdya, sehingga menjadi lebih terarah dan singkron, dengan visi dan misi Bupati Abdya,” sebutnya.

Julinardi mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi, masukan, ide dan pemikiran yang kontruktif, serta membangun dari seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders, berkaitan dengan kegiatan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan rencana dan prioritas pembangunan, yang tertuang dalam RKPK tahun 2022, diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Abdya tahun 2017-2022.

Ditambahkan, Musrenbang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan, untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas, yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten, dikoordinasikan oleh Bappeda.

“Musrenbang Kecamatan juga tidak semata-mata menyepakati usulan prioritas pembangunan, yang diusulkan melalui RPJM dan Musrenbang desa, tapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan, yang menjadi urusan wajib pemerintah Kabupaten,” urai Julinardi.

Julinardi mengharapkan, sebanyak 6 program prioritas yang tercantum dalam RKPK, masing-masing peningkatan PAD dan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS), pengembangan akses dan jaringan pasar, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan implementasi syariat Islam, serta peningkatan indeks reformasi birokrasi daerah, dapat tertampung dengan baik.

Katanya lagi, untuk mengusulkan program tersebut, masyarakat telah bersusah paya meluangkan tenaga, pikiran hingga waktu, untuk mengadakan Musrenbang, hingga membuat usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai setelah Musrenbang usai, apa yang pernah diusulkan dan diharapkan masyarakat, tidak kunjung terealisasi, bahkan terkesan tinggal mimpi.(b21)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2