Waspada
Waspada » DPRA Minta Stop Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko
Aceh

DPRA Minta Stop Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko

DPRA Minta Stop Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko BANDA ACEH (Waspada): Ketua Komisi II DPRA Aceh Irpanussir, minta dinas terkait agar tidak melanjutkan rekom izin perpanjangan HGU PT Laot Bangko sebelum permasalahannya dengan masyarakat dituntaskan. Irpan mengutararakan itu pada saat menerima kunjungan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM - SAKA) ke kantor DPRA Aceh Selasa, (2/3). Sebelumnya kata Irpan, permasalahan sengketa HGU PT Laot Bangko ini sudah pernah disampaikan oleh perwakilan DPRK Subulussalam kepada komisi II, dan pihaknya pun langsung menindaklanjuti dengan memanggil Distanbun dan Dinas Perizinan Aceh untuk menanyakan sejauh mana keseriusan serta hak perusahaan yang belum diberikan kepada masyarakat. Oleh karenanya Irpan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh AMM SAKA untuk mengingatkan dewan serta mengawal permasalahan di daerah. Irpanussir yang juga baru ditetapkan sebagai ketua DPD PAN Aceh Selatan itu menegaskan akan melakukan RDP kembali dengan mitra komisi II, supaya untuk diberhentikan sementara waktu aktivitas perusahaan sebelum sengketa dan kewajibannya diselesaikan. "Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh adek - adek mahasiswa itu, pertama pemberian kebun plasma, ganti rugi lahan, pemberian CSR, menyelamatan hutan penyangga, tapal batas, upah karyawan, jaminan kesehatan karyawan, membebaskan lahan sepanjang DAS dan membuat hutan pendidikan sebagai upaya penyelamatan kayu kapur Singkil," ujar Irpanussir. Usai audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata menyerahkan dokumen permasalahan PT Laot Bangko kepada Ketua Komisi II DPRA untuk ditindaklanjuti.(b19) Mahasiswa dan masyarakat Sada Kata menyerahkan dokumen permasalahan PT Laot Bangko kepada Ketua Komisi II DPRA untuk ditindaklanjuti. Waspada/Ist

BANDA ACEH (Waspada): Ketua Komisi II DPRA Aceh Irpanussir, minta dinas terkait agar tidak melanjutkan rekom izin perpanjangan HGU PT Laot Bangko sebelum permasalahannya dengan masyarakat dituntaskan.

Irpan mengutarakan itu pada saat menerima kunjungan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM – SAKA) ke kantor DPRA Aceh Selasa, (2/3).

Sebelumnya kata Irpan, permasalahan sengketa HGU PT Laot Bangko ini sudah pernah disampaikan oleh perwakilan DPRK Subulussalam kepada komisi II, dan pihaknya pun langsung menindaklanjuti dengan memanggil Distanbun dan Dinas Perizinan Aceh untuk menanyakan sejauh mana keseriusan serta hak perusahaan yang belum diberikan kepada masyarakat.
Oleh karenanya Irpan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh AMM SAKA untuk mengingatkan dewan serta mengawal permasalahan di daerah.

Irpanussir yang juga baru ditetapkan sebagai ketua DPD PAN Aceh Selatan itu menegaskan akan melakukan RDP kembali dengan mitra komisi II, supaya untuk diberhentikan sementara waktu aktivitas perusahaan sebelum sengketa dan kewajibannya diselesaikan.

“Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh adek – adek mahasiswa itu, pertama pemberian kebun plasma, ganti rugi lahan, pemberian CSR, menyelamatan hutan penyangga, tapal batas, upah karyawan, jaminan kesehatan karyawan, membebaskan lahan sepanjang DAS dan membuat hutan pendidikan sebagai upaya penyelamatan kayu kapur Singkil,” ujar Irpanussir.

Usai audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata menyerahkan dokumen permasalahan PT Laot Bangko kepada Ketua Komisi II DPRA untuk ditindaklanjuti.(b19)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2