Waspada
Waspada » DP3ADaldukKB Langsa Rancang Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah
Aceh Kesehatan

DP3ADaldukKB Langsa Rancang Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah

Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid MM saat membuka rapat koordinasi persiapan pembentukan pusat pelayanan terpadu pra nikah kota Langsa di aula Pemko Langsa, Kamis (18/2). DP3ADaldukKB Langsa Rancang Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah. Waspada/dede
Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid MM saat membuka rapat koordinasi persiapan pembentukan pusat pelayanan terpadu pra nikah kota Langsa di aula Pemko Langsa, Kamis (18/2). DP3ADaldukKB Langsa Rancang Bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pra Nikah. Waspada/dede

LANGSA (Waspada): Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADaldukKB) Kota Langsa menggelar rapat koordinasi persiapan pembentukan pusat pelayanan terpadu pra nikah Kota Langsa di aula kantor Walikota Langsa, Kamis (18/2).

Rapat koordinasi ini diikuti Wakil Wali Kota Langsa, Dr. H. Marzuki Hamid MM, Kakan Kemenag Kota Langsa, Drs. H. Hasanuddin MH, Kepala Dinas Syari’at Islam (DSI) Aji Usmanuddin, Kadinkes Kota Langsa dr. Herman, Kepala BNN Kota Langsa AKBP. Basri SH, MH, Sekretaris Kominfo Kota Langsa, M. Husin, Ketua MPU Kota Langsa, Tgk. Salahuddin Muhammad SHi serta unsur UPTD Puskesmas dan Dinas terkait.

Wakil Wali Kota Langsa dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3ADaldukKB). Menurutnya, pembentukan pusat pelayanan terpadu pra nikah suatu terobosan baru yang dapat dilaksanakan di Kota Langsa.

“Rencana pembentukan pusat pelayanan terpadu pra nikah, hampir semua peserta dalam rakor DP3ADaldukKB ini menyetujuinya. Namun ini harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan bagian hukum untuk dikaji agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk UUPA,” kata Marzuki Hamid.

Marzuki Hamid menjelaskan, Pemerintah Kota Langsa juga akan membackup termasuk akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk mewujudkan program ini agar dapat dijalankan di masa akan datang.

“Program ini dilaksakan untuk menekan banyak angka perceraian dalam masyarakat karena kurang pembinaan dan banyak terjadi KDRT termasuk kasus stunting. Dengan ada program tersebut masalah tersebut dapat diatasi,” sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Amrawati SKM, M.KM didampingi Kabid KB Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Betti Muharni SKM, MKM menjelaskan, tujuan pusat pelayanan terpadu pra nikah bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan karena ada unit yang mengkoordinir kegiatan pelayanan tersebut.

“Untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah melalui persiapan perencanaan pernikahan sejak calon pengantin dan menekan angka kejadian kasus perceraian, penggunaan narkoba, KDRT kasus stunting dan kesehatan reproduksi,” kata Amrawati.(b13)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2