Waspada
Waspada » Diskoperindag Aceh Tamiang Usulkan Ribuan UMKM Dapat Bantuan
Aceh

Diskoperindag Aceh Tamiang Usulkan Ribuan UMKM Dapat Bantuan

Sejumlah warga melihat daftar nama yang mendapat BPUM yang ditempel oleh salah satu Bank di Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Waspada/Muhammad Hanafiah

 

KUALASIMPANG (Waspada): Diskoperindag Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan ribuan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) kepada BPKP Aceh Tamiang untuk dicleansing untuk selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah supaya disetujui mendapat Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,400,000 per UMKM sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kadiskoperindag Aceh Tamiang, Rafe’ie ketika dikomfirmasi Waspada,Senin(23/11) sore, merincikan, pengiriman data UMKM melalui Diskoperindag Aceh Tamiang pada tahap I sebanyak 4.297 UMKM, sedangkan pada tahap II pengiriman pertama ada 7.996 UMKM, tahap II Pengiriman kedua ada 16.683 UMKM, sehingga total I dan II mencapai 28.976 UMKM.

Kadiskoperindag Aceh Tamiang itu juga menjelaskan sama seperti periode yang lalu dan untuk periode ini juga data usulan dikirim ke BPKP untuk dibersihkan (cleansing) dan selanjutnya data yang sudah dibersihkan oleh BPKP dikirim ke Kementerian untuk disetujui oleh Kementerian agar UMKM mendapat BPUM.

Menurut Rafe’ie, Para pengusaha mikro dan kecil sejak Agustus 2020, pemerintah sudah menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif bagi usaha mikro atau disebut Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM). Nilainya sebesar Rp2,4 juta untuk setiap penerima manfaat. Diharapkan dari bantuan sosial langsung ini kalangan UKM yang terdampak akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) mulai produktif dan menggulirkan lagi usaha mereka.

Kadiskoperindag Aceh Tamiang itu juga menjelaskan, ada berbagai ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Sedangkan, calon penerima BPUM harus diusulkan oleh pengusul BPUM. Para pengusul BPUM tersebut adalah:Kementerian/Lembaga.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di provinsi dan kabupaten/kota,Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum.Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga penyalur kredit pemerintah.

Menurutnya, periode yang lalu total yang dicairkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil sebanyak 10.326 orang atau UMKM untuk Kabupaten Aceh Tamiang. Data tersebut sudah termasuk yang ada yang diusulkan oleh Diskoperindag Aceh Tamiang dan ada juga yang disulkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Sehingga total pencairan untuk Aceh Tamiang mencapai Rp24,782,400,000

“Peredaran uang yang dicairkan pada periode yang lalu sebesar itu tentu saja membawa dampak yang positif terhadap perekonomian pada masa pandemi Covid-19 di Aceh Tamiang,”ujarnya.

Rafe’ie menjelaskan, untuk Provinsi Aceh pada periode yang lalu untuk 23 Kabupaten/kota se Aceh jumlah total bantuan yang dikucurkan oleh Kementerian terkait BPUM mencapai 130.186 orang atau UMKM.

Rafe’ie menunjukkan data pencairan periode yang lalu , Kabupaten Aceh Tamiang untuk se Provinsi Aceh menduduki posisi ketiga yaitu sebanyak 10.326 orang atau UMKM,Aceh Timur 14.321 UMKM dan Aceh Utara pada posisi pertama sebanyak 16.372 UMKM,sedangkan Kab/Kota lainnya yang ada di Aceh tidak sebanyak Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang. (b14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2