Waspada
Waspada » Disdikbud Kota Langsa Dukung Gebrakan ‘Merdeka Belajar’
Aceh

Disdikbud Kota Langsa Dukung Gebrakan ‘Merdeka Belajar’

Kepala Disdikbud Kota Langsa, Dra Suhartini, MPd. Waspada/dede
Kepala Disdikbud Kota Langsa, Dra Suhartini, MPd. Waspada/dede

Hal itu diutarakan Kepala Disdikbud Kota Langsa, Dra Suhartini MPd, Rabu (15/1), terkait gebrakan ‘Merdeka Belajar’ yang hangat dibicarakan di kalangan dunia pendidikan se-Indonesia.

“Disdikbud Kota Langsa mendukung arah kebijakan tersebut, bahwa kebebasan belajar adalah hak setiap anak untuk mengeksplorasi kemampuannya berdasarkan minat bakatnya. Sementara kebebasan pada guru lebih fokus dalam hal mengimplementasikan pembelajaran bukan sekadar administrasi,” jelas Suhartini yang juga mantan Kepala SDN 5 Langsa itu.

Diceritakannya, pada saat berlangsung pertemuan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Se-Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta akhir 2019, Program ‘Merdeka Belajar’ masih di evaluasi dari sisi positif dan negatifnya.

Sepintas penjelasan Mendikbud, Nadiem Makarim, USBN diganti ujian (asesmen), situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan.

Untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

Nantinya, sambung Suhartini lagi, ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa. Di mana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis dan sebagainya).

Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Lanjutnya, Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran.

Di samping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru dan orangtua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Untuk itu, tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Nah, sebagai penggantinya tahun 2021, UN diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

“Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi,” urai Suhartini.

Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11). Arah kebijakan baru ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti pencapaian nilai Programme for International Student Assessment (PISA) adalah survei yang kerap jadi rujukan untuk melihat kualitas pendidikan di dunia dan The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) adalah penilaian internasional untuk pengetahuan matematika dan sains pada siswa kelas 4 dan 8 di seluruh dunia.

Sedangkan untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP.

Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci (satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman). Tetapi nanti akan dipersingkat yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.

Untuk program ‘Merdeka Belajar’ yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujar Suhartini mengutip pernyataan Mendikbud Nadiem.

Selanjutnya berbarengan dengan ‘Merdeka Belajar’ pihak Disdikbud Kota Langsa akan melaksanakan konsep pembelajaran Islami yang terintegrasi dalam PBM baik dalam kelas sore hari maupun konsep berasrama.

Di samping itu juga, Suhartini berharap meraih prestasi dalam berbagai jenis lomba di tingkat nasional serta menuntaskan sertifikasi guru dalam program PPG dan juga melaksanakan seleksi cakep dan cawas.

“Intinya semua torehan prestasi pada tahun 2019 yang lalu menjadikan dinas untuk mempertahankan dan cemeti untuk terus berbenah meraih asa demi mewujudkan kecerdasan anak bangsa masa yang akan datang,” pungkas Suhartini. (m43).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2