Waspada
Waspada » Dinilai Rugikan Perangkat Desa, PPDI Gelar Aksi Di Kantor Bupati
Aceh Headlines

Dinilai Rugikan Perangkat Desa, PPDI Gelar Aksi Di Kantor Bupati

Para peserta aksi memasang spanduk berikan kalimat protes terhadap kebijkan yang diambil oleh Pemkab Aceh Utara terhadap pemotongan Siltap perangkat desa, tidak adanya anggaran anak yatim dan majelis taklim di 852 desa dalam wilayah kabupaten itu. Waspada/Ist
Para peserta aksi memasang spanduk berikan kalimat protes terhadap kebijkan yang diambil oleh Pemkab Aceh Utara terhadap pemotongan Siltap perangkat desa, tidak adanya anggaran anak yatim dan majelis taklim di 852 desa dalam wilayah kabupaten itu. Waspada/Ist

LHOKSUKON (Waspada): Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak mengalokasikan dana majelis taklim, tidak menyediakan dana bantuan untuk anak yatim dan memotong jerih perangkat desa, buntutnya Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Aceh Utara gelar aksi di Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Lhoksukon, Selasa (19/1).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bupati Aceh Utara yang dinilai telah merugikan masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Aceh Utara itu.

“Pemerintah Aceh Utara tidak boleh menghilangkan bantuan untuk anak yatim, tidak boleh meniadakan bantuan untuk majelis taklim dan tidak boleh melakukan pemotongan dana jerih para perangkat desa. Sebelum terlalu jauh, ini harus dipikirkan ulang,” sebut Ketua PPDI Aceh Utara, Ismunazar, Selasa (19/1).

Menurut Ismunazar, pemotongan penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa untuk tahun 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Aceh utara merupakan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh penguasa di kabupaten itu.

“Jangan gegabah dalam bertindak. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus berpikir ulang terhadap pemotongan hak-hak aparatur desa dan anak yatim juga terkait dana majelis taklim. Terkait permasalah ini, Pemerintah Aceh Utara harus berpedoman pada PP Nomor 11 Tahun 2019,” kata Ismunazar.

Dalam aksi tersebut, Imunazar bersama aparatur desa di 21 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara melakukan pemasangan spanduk yang berisi kalimat keberatan dan menolak kebijakan Pemkab Aceh Utara itu. Spanduk tersebut dipasang di pagar Kantor Bupati Aceh Utara di Landing Lhoksukon.

Para perangkat desa yang ikut dalam aksi tersebut masing-masing berasal dari Kecamatan Samudera, Pirak timu, Syamtalira Bayu, Kuta Makmur, Syamtalira Aron, Paya Bakong, Sawang, Murah Mulia, Cot Girek, Nisam, Tanah Luas, Matangkuli, Langkahan, dan Kecamatan Dewantara. Aksi tersebut berlangsung aman dan tertib. (b07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2