SUBULUSSALAM (Waspada): Dialog interaktif jajaran Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan puluhan Kepala SMP Negeri/Swasta, sebagian berbasis pesantren dari lima kecamatan Kota Subulussalam di Sekretariat MPD setempat, Selasa (4/6) lebih kepada persoalan ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan Guru’ di setiap sekolah.
Pasalnya, penempatan sejumlah guru ditengarai tidak diawali dengan survei terkait guru bidang studi yang dibutuhkan di satu sekolah, tetapi lebih kepada prinsip pemerataan guru.
“Dengan kerja MPD, monitoring dan evaluasi turun langsung ke sekolah, terkait kekurangan guru bidang studi kami berharap MPD bisa memediasi ke pemerintah agar penempatan itu didasari kebutuhan bidang studi, tak sekedar prinsip pemerataan,” tegas Buyung Berutu, S.Ag, Kepala SMPN 1 Penanggalan.
Dialog bertema Penetapan Standar Pendidikan Aceh dengan narasumber Hartika Yusnan, SS, Komisi Beasiswa dan Pembinaan SDM Pendidikan MPD di Sekretariat MPD setempat dipandu Ketua MPD, menyusul Monev ke-16 SMP itu pekan lalu.
Diawali dengan menguraikan peran kepala sekolah pada model sekolah yang ideal, di mana seorang kepala sekolah menjadi fasilitator, pemikir (berwawasan), juga harus mampu membangun kemahiran insaniah siswa.
Disimpulkan, dasar angket MPD ke 16 SMP yang secara umum berdiri antara tahun 2000-2001, sebagian kecil 1983 dan 1996, semua SMP di sana telah memiliki NSS/NPSN, terakreditasi dan punya komite. Namun, sebagian besar belum memiliki web berbasis internet.
Ditemukan sejumlah sekolah yang ‘memiliki’ kelebihan/keistimewaan, seperti siswa, ekstrakurikuker dan sarana prasarana, kepala sekolah terkait diminta memaparkan kiat untuk mendapat itu.
Sekolah juga diminta membuka kegiatan ekstrakurikuler yang diminati banyak siswa. Pada sisi lain, promosi dan sosialisasi sekolah harus maksimal dilakukan, baik melalui media sosial, poster dan lainnya.
Pada dialog melibatkan unsur MPD, seperti Wakil Ketua I dan II, Jadam Basri dan H. Amrullah, MA, Seksi Kurikukum dan Pustaka, Medan Rayali, S.Si, Ketua Komisi Beasiswa dan Pembinaan SDM Pendidikan, H. Rusdi Hasan, SIP, SH serta Kepala Sekretariat MPD, Maria Sari Harahap, SE dan sejumlah staf, juga dikritik Program Kurikulum Merdeka. (b17)
